Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan pemerintah Indonesia dengan bergabung menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Kedamaian untuk mendukung kemerdekaan Palestina terus menuai polemik.
Ekonom Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni mengungkap semestinya Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina lebih memilih jalur diplomasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Saya menegaskan bahwa jalur utama diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina seharusnya dilakukan melalui OKI, bukan melalui forum non-multilateral seperti Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” kata Farouk kepada awak media, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Farouk menuturkan Indonesia lebih meiliki dominan pengaruh melalui OKI mengingat sebagai negara muslim terbesar.
Ditambah, kata Farouk, OKI merupakan forum internasional dunia Islam yang sejak didirikannya telah mengangkat upaya memerdekakan Palestina sebagai isu utamanya.
Menurutnya Indonesia dapat lebih mendorong negara-negara muslim lainnya seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Mesir untuk menekan Amerika Serikat dan Eropa untuk bergerak menghentikan kependudukan Israel di Palestina.
Tak hanya itu, Farouk menilai jika BoP tak memiliki mekanisme yang jelas dalam dan tak menyebut secara pasti kemerdekaan Palestina atau Gaza sejak perdana kali dibentuk.
“Dalam kondisi seperti ini, inisiatif geopolitik Trump, termasuk BoP, sulit dilepaskan dari kepentingan politik personal dan manuver pencitraan global, bukan dari desain arsitektur perdamaian yang sungguh-sungguh matang,” tulis Farouk.
Di sisi lain, Farouk turut serta menyorot tajam mengenai wacana pembayaran iuran anggota BoP yang ditaksir mencapai Rpp16 triliun.
Menurutnya rencana tersebut tidak sensitif terhadap kondisi domestik Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan sosial, stunting, serta keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Iuran USD 1 miliar adalah pemborosan yang tidak perlu,” tulisnya. Ia menilai dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan berkualitas, perbaikan layanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan dan sosial nasional," kata Farouk.
“Menjadi tidak masuk akal jika dana publik justru dihabiskan untuk forum internasional yang tidak memiliki legitimasi, tidak jelas hasilnya, dan tidak menjamin kemajuan bagi Palestina,” sambungnya.
