Bisnis.com, GARUT - Realisasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Garut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari target 396 unit, hingga pertengahan Februari 2026 jumlah yang telah berdiri mencapai 411 unit atau sekira 111% dari target awal.
Kepala Bidang Konsumsi dan Pengembangan SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Adji Sumarwan menyebutkan bahwa secara provinsi target pembangunan SPPG sebanyak 4.600 unit juga hampir terlampaui dengan realisasi mendekati 4.700 unit.
"Untuk Jawa Barat targetnya 4.600, sekarang sudah hampir 4.700. Di Garut targetnya 396, dan saat ini sudah 411," katanya, Senin (16/2/2026).
Meski angka realisasi menunjukkan kinerja di atas target administratif, kebutuhan layanan gizi di lapangan disebut masih jauh dari terpenuhi. Adji mengakui masih banyak kelompok sasaran yang belum terlayani, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, madrasah, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai efektivitas distribusi layanan. Secara kuantitas, jumlah unit memang melampaui target. Namun, secara cakupan penerima manfaat, program belum menjangkau seluruh kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi gizi.
Salah satu unit yang segera beroperasi berada di Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangpawitan. Pengelola menyebutkan kapasitas layanan dapur tersebut mampu mengakomodasi 2.750 penerima manfaat, terdiri atas sekitar 2.000 siswa dan 750 lainnya dari kategori tertentu di beberapa desa sekitar.
Baca Juga
- Tempat Hiburan Malam di Bandung Wajib Tutup Selama Ramadan
- Jalur Pendakian Gunung Ciremai Ditutup pada 20 Februari hingga 20 Maret 2026
- Pemprov Jabar Terima Hibah Aset dari KPK Rp23,3 Miliar
"Dibandingkan dengan jumlah total siswa dan kelompok rentan di Kabupaten Garut yang mencapai ratusan ribu jiwa, angka tersebut masih relatif kecil. Artinya, meskipun jumlah satuan layanan bertambah, distribusi dan daya jangkau tiap unit menjadi faktor penentu keberhasilan program," ujarnya.
Selain persoalan cakupan, kata Adji, aspek mutu juga menjadi perhatian. Pemerintah provinsi menekankan makanan yang diproduksi tidak boleh dikonsumsi lebih dari 4 jam setelah proses pemasakan guna mencegah kontaminasi mikroorganisme.
Standar higienitas dan keamanan pangan menjadi indikator krusial, terutama jika distribusi menjangkau wilayah yang cukup jauh dari dapur produksi.
Konsistensi kualitas ini menjadi tantangan tersendiri. Dalam sejumlah program bantuan pangan sebelumnya, persoalan klasik kerap muncul pada fase operasional, yaitu penurunan mutu, keterlambatan distribusi, hingga ketidaksesuaian standar gizi.
Pemerintah daerah diminta memastikan pengawasan berjalan berkelanjutan, bukan hanya pada tahap pendirian unit.
Di sisi lain, keberadaan SPPG turut membawa dampak ekonomi lokal. Satu unit di Karangpawitan, misalnya, menyerap 47 tenaga kerja dengan 15 di antaranya berasal dari warga sekitar. Skema ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa, meski skala dampaknya masih terbatas.
Program SPPG merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan intervensi gizi dilakukan secara masif untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.
"Tantangan di Garut tidak semata soal jumlah unit yang telah melampaui target 111%. Persoalan utama terletak pada pemerataan akses, akurasi data penerima manfaat, serta jaminan mutu makanan yang diproduksi setiap hari," ujarnya.
