PROGRAM Makan Bergizi Gratis andalan Probowo Subianto-Gibran Rakabuming kian mendapatkan sorotan dari publik.
Program ini menuai kontroversi karena diangap menyedot anggaran begitu besar. Anggaran program MBG sebesar Rp 335 triliun dalam RAPBN tahun 2026 didanai dari program efisiensi atau pemangkasan dari anggaran berbagai kementerian/lembaga.
Di sisi lain, nasib guru honorer hingga hari ini masih terkatung-katung. Hasil survei IDEAS menunjukkan 74,3 persen guru honorer diupah di bawah Rp 2 juta per bulan. Bahkan di dalam kelompok ini, 20,5 persen dibayar kurang dari Rp 500.000 per bulan.
Kondisi ini menggambarkan kesenjangan dan ketimpangan terhadap sektor pendidikan terutama dialami oleh guru non-ASN.
Dengan penghasilan yang jauh dari layak, guru honorer terpaksa mencari pandapatan lain di luar honor mengajar di sekolah.
Padahal, mereka menjalankan peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan generasi depan bangsa, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kekurangan guru tetap.
Kondisi ini menjadi paradoks, di satu sisi negara mampu membuat kebijakan berskala besar kepada para siswa di sekolah.
Baca juga: MBG, Guru Honorer, dan Ironi Kesejahteraan Pendidik
Namun di sisi lain, negara seolah abai terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini turut andil dalam meninggkatkan kualitas pendidikan anak bangsa.
Program populisDalam kebijakan publik, program pemerintah semestinya dirancang untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat dengan berbasiskan data dan fakta di lapangan, agar kebijakan pemerintah itu sesuai dengan skala prioritas, target dan sasaran.
Namun pada praktiknya, kerap kali pemerintah lebih menyukai kebijakan populis, yang dianggap berdampak secara langsung, memengaruhi secara emosional dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.
Program MBG merupakan kebijakan populis. Program ini untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, bebas stunting, memiliki kualitas gizi tinggi.
Meskipun demikian, hingga hari ini belum ada pertanyaan dan hasil survei, apakah ada korelasi program MBG dengan tingkat kualitas dan kecerdasan siswa di Sekolah?
Tentu pertanyaan tersebut masih terlalu prematur, karena program MBG masih relatif baru dijalankan.
Kenyataan di lapangan, masih banyak suara sumbang. Pemerintah memahami betul bahwa MBG adalah program yang mampu memengaruhi persepsi publik.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 15-21 Januari 2026, sebanyak 72,8 persen masyarakat penerima manfaat program MBG menyatakan puas dengan program itu.
