jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Revan Fauzano mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang janji kampanye soal peningkatan akses dan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin. Direktur Lembaga Constra ini mengatakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin harus menjadi prioritas bagi pemerintah.
“Salah satu janji kampanye dari Presiden Prabowo pada Pemilu 2024 ialah tentang peningkatan akses dan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin," kata Revan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/2).
BACA JUGA: 5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
Hal tersebut dia sampaikan merespons polemik penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menurut dia, kisruh perubahan data PBI BPJS yang terjadi beberapa hari ke belakang ini membuat banyak masyarakat miskin terdampak. Dia mencontohkan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sudah ada 26 ribu peserta penerima PBI dinonaktifkan.
BACA JUGA: Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Wakil Ketua MPR Tekankan Pentingnya Pendataan Warga Miskin
Menurut dia, jangan lupa bahwa persoalan kesehatan gratis ini merupakan hal paling penting dan memiliki kaitan dalam kebijakan yang dilaksanakan pemerintah saat ini. "Salah satunya program unggulan MBG yang selalu dibanggakan oleh presiden," ungkapnya.
Revan menambahkan apabila akses dan pelayanan kesehatan gratis berada dalam kondisi chaotic situation, maka hal tersebut akan berdampak pada kebijakan lain, seperti MBG. "Karena keduanya berada dalam policy cycle yang sama, yakni sektor kesehatan dan kesejahteraan," katanya.
BACA JUGA: Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Waka MPR Soroti Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin
Revan menyayangkan di tengah gejolak ekonomi yang masih menjerat rakyat kecil, pemerintah justru menorehkan luka baru melalui kebijakan penonaktifan PBI dengan dalih penyesuaian anggaran.
"Ini bukan sekadar ketidakefisienan administratif, melainkan pengkhianatan mendasar terhadap mandat konstitusional UUD 1945 Pasal 28H dan 34, yang menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara, khususnya yang paling rentan," papar Revan.
Terkait efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah harus kembali melakukan audit transparan dan ketat terhadap persoalan BPJS. Mulai dari pendataan penerima bantuan hingga kepada eksekusinya apakah telah mencapai target dan tepat sasaran.
"Jangan lupakan juga jika persoalan ini tidak cepat diselesaikan, maka target pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 95 persen akses kesehatan gratis di Tahun 2030 tidak akan tercapai," kata Revan.
Dia menambahkan walaupun pemerintah dalam hal ini menteri keuangan, menteri sosial, menteri kesehatan bersama DPR telah menyepakati bahwa dalam tiga bulan ke depan semua layanan kesehatan akan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan, namun hal ini juga masih menimbulkan polemik.
"Bagaimana mekanismenya? Prosesnya seperti apa? Lalu kejelasan pelayanan bagi masyarakat miskin yang berdampak akibat kesalahan update data tersebut untuk melakukan pengobatan yang ditanggung selama tiga bulan ke depan itu seperti apa prosedurnya ketika pengobatan?" katanya.
Dia mengatakan bahwa pemerintah harus lebih clear dalam menjelaskan mekanisme ini. "Supaya tidak ada lagi masyarakat miskin yang sakit direpotkan dengan ketidakjelasan sistem yang terjadi.” ungkapnya.
Lebih lanjut Revan menyatakan bahwa kemiskinan mejadi problem utama bangsa yang mesti menjadi prioritas utama pemerintah. Menurut dia, pemerintah dalam kementerian terkait harus benar-benar melakukan validasi dan verifikasi data yang diperbarui tersebut.
Sebab, lanjut dia, apabila ada terjadi sedikit kesalahan maka rakyat yang membutuhkan akan menjadi korban dari perubahan data tersebut. Oleh karena itu, Revan mengatakan sudah seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana kebijakan-kebijakan di segala aspek yang berkaitan dengan menunjang kehidupan masyarakat miskin.
"Contoh pilu terpampang jelas baru-baru ini di NTT, yang mana seorang anak kecil memilih mengakhiri hidupnya karena keluarga terjerat kemiskinan hingga tak mampu membayar SPP dan membeli perlengkapan sekolah. Anak kecil yang seharusnya memiliki masa depan cerah sebagai generasi penerus bangsa, akan tetapi justru dibunuh oleh kemiskinan di negaranya sendiri,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
