jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella menegaskan agenda Reformasi Budaya Polri tidak boleh dibajak oleh kepentingan politik tertentu yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurut Fauzan, reformasi Polri harus diarahkan pada pembenahan fundamental yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru: Mayoritas Publik Optimistis Reformasi Budaya Polri Terjadi di Tahun 2026
“Reformasi Budaya Polri harus mengarah pada pembenahan sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan anggota Polri, terkhusus Bhabinkamtibmas di pelosok. Mereka adalah ujung tombak pelayanan keamanan negara,” tegas Fauzan dalan keterangannya pada Senin (16/10/2026).
Dia menilai penguatan kapasitas dan kesejahteraan anggota di lapangan jauh lebih penting dibanding narasi politis yang menyerang personal pimpinan institusi.
BACA JUGA: PalmCo Gandeng TNI-Polri Gelar Aksi Tanggap Darurat Karhutla di Sejumlah Titik
Fauzan juga melontarkan kritik terhadap sejumlah purnawirawan TNI yang dinilai kerap membangun narasi tendensius terhadap Polri.
“Bahwa purnawirawan seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko, serta lainnya, sangat naif. Kita bisa bayangkan, kalau mereka kehilangan kendaraan atau sesuatu, pasti lapor ke Polsek, bukan ke Said Didu atau Abraham Samad,” ujar Fauzan.
BACA JUGA: Resmikan SPPG & Gudang Pangan Polri, Prabowo Tegaskan MBG Tak Hamburkan Uang
Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menyerang Polri secara umum justru kontraproduktif dan berpotensi melemahkan stabilitas keamanan nasional.
Sementara itu, narasumber lainnya, Habib Syakur Ali Mahdi menilai adanya pola serangan yang terstruktur terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dia menyebut pola tersebut memiliki kemiripan dengan serangan yang sebelumnya diarahkan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Habib Syakur menduga isu reformasi Polri ditunggangi oleh kelompok eks simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menurutnya masih menyimpan kekecewaan dan dendam politik terhadap pemerintah dan institusi Polri.
“Serangan verbal terhadap Jenderal Listyo sangat seragam dengan pola menyerang Presiden Joko Widodo. Ini bukan kritik konstruktif, tetapi framing yang sistematis,” ujar Habib Syakur.
FPIR menegaskan kritik terhadap institusi negara tetap merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif dan konstruktif, bukan dengan narasi yang mengarah pada delegitimasi institusi.
Fauzan pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung Reformasi Budaya Polri yang berorientasi pada pelayanan publik, profesionalisme, dan penguatan integritas internal.
“Kami percaya, jika publik tidak mudah lagi terprovokasi, tetapi narasi seperti menyerang individu secara verbal seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko, bisa dikatakan sebagai krisis moral dan etika,” pungkas Fauzan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
