ANAS I. ANWAR MAKKATUTU
Dosen FEB Unhas
Selama hampir satu abad, tatanan ekonomi global telah berjalan di bawah satu komando tunggal dan payung besar, yakni Dolar Amerika Serikat.
Sejak Perjanjian Bretton Woods tahun 1944, dolar bukan sekadar mata uang saja tetapi telah menjadi sebuah bahasa universal bidang perdagangan, cadangan devisa utama, dan instrumen kekuatan geopolitik.
Namun, memasuki tahun 2026, dunia sedang bergerak aktif meninggalkan unipolaritas menuju tatanan moneter multipolar.
Multipolaritas moneter ini bukan berarti runtuhnya dolar, melainkan berakhirnya status dolar sebagai satu-satunya pilihan mutlak dalam transaksi global.
Pemicu utama percepatan ini bukanlah sekadar efisiensi ekonomi, melainkan faktor keamanan nasional dan kedaulatan. Penggunaan sistem keuangan global sebagai instrumen sanksi geopolitik dalam beberapa tahun terakhir telah mengirimkan pesan peringatan ke seluruh penjuru dunia.
Mereka mulai menyadari bahwa ketergantungan total pada satu mata uang berarti menyerahkan kedaulatan ekonomi mereka pada dinamika kebijakan domestik negara penerbit mata uang tersebut.
Kondisi ini mendorong lahirnya urgensi untuk membangun arsitektur keuangan alternatif yang lebih netral. Gejala de-dolarisasi ini diperkuat oleh keberanian blok ekonomi baru, seperti BRICS, yang mulai mengintegrasikan kekuatan pasar komoditas dan energi ke dalam sistem pembayaran non-dolar.
Saat komoditas vital seperti minyak dan gas yang selama ini menjadi pilar pendukung utama petrodollar sudah mulai diperdagangkan dalam Yuan, Rupee, atau mata uang lainnya, akhirnya menyebabkan kaitan antara energi dan dolar pun melemah.
Fenomena ini menciptakan keseimbangan baru di mana nilai tukar tidak lagi hanya didikte oleh kebijakan suku bunga The Fed, tetapi juga oleh arus perdagangan ril dan permintaan energi.
Di sisi lain, akselerasi menuju multipolaritas ini didukung oleh revolusi teknologi keuangan, khususnya pengembangan Central Bank Digital Currencies (CBDC).
Infrastruktur digital baru memungkinkan transaksi lintas batas negara terjadi secara langsung (P2P) tanpa harus melewati bank korespondensi di New York atau London yang seringkali lambat dan mahal.
Dengan adanya jalur langsung digital yang independen, negara-negara kini memiliki sarana teknis untuk melakukan bypass terhadap sistem moneter tradisional, sehingga mempercepat fragmentasi positif menuju sistem yang lebih terdiversifikasi.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, transisi ini ibaratnya adalah pedang bermata dua yang menuntut kecerdasan dalam hal kemampuan untuk memahami dan mengelola kebijakan moneter dengan bijak dan efektif.
Di satu sisi, langkah Bank Indonesia memperkuat Local Currency Settlement (LCS) adalah strategi cerdas untuk menjaga stabilitas Rupiah dari volatilitas kebijakan AS.
Namun, di sisi lain, fragmentasi global ini menuntut diplomasi ekonomi yang sangat hati-hati agar Indonesia tidak terjebak dalam pusaran “perang dingin finansial” antara blok Barat dan Timur. Indonesia harus mampu berdiri tegak di tengah tarikan kepentingan dua kutub besar tersebut.
Dahulu, setiap kali ekonomi AS “bersin”, Rupiah hampir dipastikan langsung “demam”. Dalam tatanan multipolar, dinamika ketergantungan ini perlahan bergeser.
Bank Indonesia kini secara konsisten melakukan diversifikasi cadangan devisa dengan menambah porsi emas dan mata uang mitra dagang utama lainnya.
Meskipun hal ini membuat Rupiah lebih terlindungi dari guncangan spesifik di Amerika Serikat, tantangan baru muncul dimana Rupiah kini menjadi lebih sensitif terhadap variabel yang lebih luas.
Jika ekonomi China melambat atau terjadi gejolak di pasar komoditas BRICS, Rupiah akan merasakan dampaknya secara langsung meskipun ekonomi AS sedang dalam kondisi prima.
Indonesia berada di posisi yang unik sekaligus berisiko. Kita tidak lagi bisa hanya terpaku memantau kebijakan suku bunga The Fed, tetapi juga harus mulai sensitif terhadap kebijakan People’s Bank of China (PBoC) serta dinamika politik ekonomi blok-blok baru.
Kesiapan infrastruktur domestik, kedalaman pasar keuangan, serta konsistensi dalam kebijakan moneter akan menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi pemenang atau sekadar penonton dalam pergeseran masif ini.
Tatanan moneter multipolar adalah keniscayaan sejarah yang dipicu oleh pergeseran pusat gravitasi ekonomi ke Asia dan Global South. Masa depan keuangan dunia tidak akan lagi didominasi oleh satu “raja”, melainkan oleh konsensus dan kolaborasi antar pusat kekuatan ekonomi yang beragam.
Meski proses transisi ini akan diwarnai oleh volatilitas dan guncangan pasar, pada akhirnya ia akan melahirkan sistem global yang lebih demokratis, resilien, dan tidak mudah dipersenjatai untuk kepentingan sepihak.
Bagi Indonesia, kuncinya terletak pada kemandirian moneter dan ketangkasan diplomatik untuk mendapatkan peluang di tengah dunia yang kini memiliki beberapa kekuatan besar dalam urusan internasional.(*)
