Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai prioritas perlindungan dalam negosiasi tarif Amerika Serikat (AS). Pesan ini seiring perjalanan Presiden Prabowo bertemu Presiden AS Donald Trump untuk menandatangani kesepakatan dagang.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.
“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS. Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.
“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.
Baca Juga
- Presiden Prabowo Bocorkan Hasil Pembicaraan dengan Crazy Rich di Hambalang
- Danantara Detailkan Empat Proyek Investasi Rp202,4 Triliun pada 2026
- Jelang Pertemuan Prabowo-Trump soal Tarif, Kadin Titip Ini Diprioritaskan
Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.
Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.
“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.
Namun, dia mengingatkan perluasan akses pasar juga harus dibarengi dengan reformasi domestik untuk memperkuat daya saing jangka panjang.
Menurutnya, penguatan kepastian hukum, penerapan prinsip non-diskriminasi bagi investasi domestik dan asing, serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan di industri padat karya harus ditangani secara serius.
“Semua kesepakatan perdagangan internasional seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural. Tanpa pembenahan domestik, berbagai perjanjian hanya akan menjadi aspirasi,” ujarnya.
Ke depan, Apindo berharap hasil negosiasi pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk nasional dan membuka peluang Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam diversifikasi rantai pasok AS.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump guna menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS serta menghadiri pertemuan kepala negara penandatangan Board of Peace.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memaparkan bahwa Presiden Prabowo direncanakan sesampai di AS yakni pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani perjanjian dagang dengan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).
"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Haryo melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).
Selain penandatanganan ART, yang merupakan hasil negosiasi panjang tarif impor antara RI dan AS, rangkaian kegiatan Prabowo turut meliputi pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.
Pada pertemuan di Hambalang kemarin, Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat.
Presiden ke-8 itu mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.
Tidak hanya itu, Prabowo turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Melalui keterangan resmi, Haryo mengatakan bahwa secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).
Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.
Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.
Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo turut ditujukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.
