Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa Yogyakarta tidak perlu disamakan dengan Bali dalam pengembangan sektor pariwisata.
Sebab, menurutnya karakter masyarakat dan kultur kedua daerah tersebut memiliki perbedaan mendasar.
“Tidak usah diperbandingkan (wisata Jogja) sama Bali. Kan memang beda. Kota wisata tapi kan kultur masyarakat memang berbeda. Jogja ya untuk Jogja sendiri,” ujar Sri Sultan saat menanggapi pertanyaan terkait syarat bagi pemodal yang ingin berinvestasi di Yogyakarta, Sabtu (14/2).
Hal tersebut tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Umum KADIN DIY, GKR Mangkubumi, yang menyatakan bahwa kebudayaan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan pariwisata di DIY. Ia menilai citra pariwisata Yogyakarta tidak semestinya diukur dari kemegahan hotel maupun infrastruktur semata.
“Image-nya pariwisata adalah jalan bagus dan hotel. Tapi bagaimana pariwisata ini kalau untuk Jogja image-nya adalah budaya. Jadi ada kebudayaan apa di situ, potensinya kita angkat sama-sama dengan dikemas dalam bentuk wisata,” jelasnya.
GKR Mangkubumi menambahkan, Yogyakarta tidak membutuhkan hotel bertingkat tinggi dan megah, melainkan akomodasi yang mengedepankan kenyamanan dan keamanan wisatawan.
“Pariwisata itu tidak semata-mata hotel yang bagus dan jalan yang bagus. Kita tidak perlu hotel-hotel yang megah, tingkatnya tinggi. Kita tidak perlu itu. Tapi kita perlu hotel yang nyaman, apapun bentuknya, resort atau villa,” tambahnya.
Investor Wajib Patuhi Tata Ruang dan Aturan Budaya
Selain aspek budaya, GKR Mangkubumi juga menegaskan pentingnya kepatuhan investor terhadap regulasi tata ruang yang berlaku di DIY. Salah satu ketentuan yang bersifat wajib adalah sterilisasi kawasan pantai.
“Di DIY kita punya aturan untuk pantai, paling tidak 100 meter dari pantai itu harus bersih (steril). Kemudian kita punya aturan Satuan Ruang Strategis (SRS), di mana kawasan-kawasan heritage perlu kita jaga bersama,” tegasnya.
Ia meminta para investor memahami dan mematuhi aturan tersebut sejak awal sebagai bagian dari rekomendasi sebelum memulai usaha. Menurutnya, pembangunan di Yogyakarta harus melibatkan masyarakat sekitar serta tidak merusak kawasan dan nilai budaya yang ada.
“Ayo kita mengikuti karakter dan budaya yang ada di Jogja. Kita ingin mengajak investor untuk tidak merusak,” tutupnya.
