GenPI.co - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik sebagai ajang bancakan elite. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto.
Tiyo Ardianto mengkritik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana MBG dikuasai kelompok yang dekat dengan penguasa, termasuk elite partai di daerah.
“Kita harus mulai bicara bahwa MBG bukan Makan Bergizi Gratis. Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan! Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya,” kritik Tiyo, dalam akun Instagram-nya @tiyoardianto_.
Dia membeberkan 1 unit SPPG bisa menghasilkan sekitar Rp1,8 miliar per tahun.
Artinya, dalam 5 tahun masa Kepresidenan, potensi pemasukan bisa mencapai Rp9 miliar per SPPG.
“Ketua DPC partai, Pak Presiden, di daerah saya saja, bisa punya 9 SPPG. Itu artinya Rp 45 miliar selama lima tahun tanpa korupsi,” tulis Tiyo.
Tiyo membayangkan apabila program ini dikorupsi, maka keuntungan yang didapatkan oknum-oknum tersebut bisa lebih fanstasis.
“Bayangkan jika korupsi. Buah yang harusnya 5 butir, jadi 3 butir. Atau ayam yang seharusnya bagian dada, jadi sayap saja. Bisa lebih fantastis,” beber dia.
Dia menyebut MBG bukan sekadar program sosial, melainkan skema ekonomi politik yang menguntungkan kroni elite partai.
Ketua BEM UGM ini pun mempertanyakan apabila Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2029 mendatang, maka kader partai mengeluarkan puluhan miliar untuk kepentingan politik bisa balik modal lewat proyek seperti MBG.
“Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo nyalon lagi 2029 lalu kadernya yang jadi pimpinan daerah ini keluarkan Rp 10 atau Rp 20 miliar untuk menangkan Ketumnya, itu uang kecil apa besar?” tanya dia.(*)
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
