Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI mengatakan, pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus jadi prioritas kebijakan ekonomi nasional menjelang Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Menurutnya, momen Ramadan dan Idulfitri merupakan fase krusial yang memerlukan kesiapan instrumen fiskal serta moneter, secara terkoordinir dan presisi.
Dalam keterangannya, hari ini, Senin (16/2/2026), di Jakarta, Misbakhun bilang, setiap Bulan Ramadan konsumsi masyarakat meningkat dan bisa memicu tekanan harga.
Maka dari itu, Negara harus hadir lebih awal dalam menjaga berjalannya instrumen kebijakan sebelum terjadi gejolak.
“Setiap Ramadan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Golkar tersebut melanjutkan, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok adalah pola yang bisa dipetakan.
Sehingga, langkah antisipatif yang matang semestinya bisa dijalankan supaya tidak menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.
“Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta industri perbankan nasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dia menyebut, optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan (volatile food), dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus diaktifkan sedari awal.
Jangan sampai koordinasi berjalan setengah-setengah, dan baru bertindak sesudah harga bergejolak.
“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” katanya.
Kemudian, Misbakhun juga menyinggung urgensi kelancaran distribusi logistik, serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar.
Lalu, stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan juga menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Bulan Puasa.
“Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu menjamin, DPR menjalankan peran pengawasannya dengan memantau perkembangan harga, likuiditas, dan efektivitas kebijakan Pemerintah sampai Hari Raya Idulfitri.(rid)
