Proyek Sekolah Garuda: Menggugat Keadilan di Tengah Kesenjangan Guru

Dunia pendidikan kita sedang riuh lagi. Kali ini bukan soal kurikulum yang berganti nama, melainkan soal gedung-gedung mentereng yang akan segera dibangun. Namanya (sangat) gagah: Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Pemerintah baru saja membuka lowongan besar-besaran untuk posisi kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan. Langkah ini dipromosikan sebagai lompatan besar menuju kualitas pendidikan dunia. Namun proyek ini justru memicu tanya yang mendalam. Apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar sedang asyik bermain dengan "pendidikan berbasis proyek"?

Istilah "Pendidikan Berbasis Proyek" biasanya merujuk pada metode belajar yang inovatif. Namun, dalam konteks kebijakan kita, istilah ini seolah mengalami plesetan makna. Ia menjadi pengelolaan pendidikan yang berbasis pada proyek-proyek mercusuar yang parsial dan elitis. Kita sangat gemar menciptakan "pulau-pulau keunggulan" di tengah samudra ketimpangan yang kian meluas. Kita membangun etalase yang indah untuk dipamerkan ke panggung global, sementara di belakangnya, fondasi pendidikan dasar kita sedang keropos dan ditinggalkan.

Mari kita lihat apa yang dijanjikan pemerintah untuk proyek Sekolah Garuda ini. Fasilitasnya membuat siapa pun terbelalak. Setiap guru dijanjikan rumah tapak seluas 60 meter persegi. Kepala sekolah dan wakilnya lebih mewah lagi; hunian seluas 120 meter persegi sudah menunggu. Gaji? Disebut sangat kompetitif dan memadai, jauh di atas rata-rata nasional. Secara sekilas, ini adalah kabar baik. Akhirnya ada guru yang dimuliakan secara ekonomi oleh negara.

Namun, kebijakan ini bak pisau bermata dua. Ia melanggengkan apa yang disebut para ahli sebagai "stratanisasi" guru. Kita sedang menciptakan kasta baru dalam dunia kependidikan. Ada "Guru Garuda" yang tinggal di rumah dinas mewah dengan jaminan kesejahteraan selangit. Di sisi lain, ada jutaan "Guru Jelata" di pelosok negeri yang masih harus mengajar di bawah atap bocor, dengan gaji Rp300 ribu yang sering kali menunggak. Kesenjangan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal luka pada rasa keadilan. Mengapa kemuliaan hanya diberikan kepada segelintir orang pilihan dalam sebuah proyek, bukan secara sistemik kepada seluruh pendidik yang menjadi ujung tombak bangsa?

Tragedi Sekolah Garuda ini terasa kian menukik saat kita menoleh ke arah timur, ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Di sana, seorang bocah kelas IV SD berinisial YBR baru saja mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup membeli buku tulis dan pulpen seharga kurang dari sepuluh ribu rupiah. Ibunya, seorang janda yang bekerja sebagai buruh serabutan, tidak punya uang sepeser pun saat permintaan sederhana itu diucapkan.

Ini adalah ironi yang paling mematikan. Negara sanggup membangun hunian 120 meter persegi untuk seorang kepala sekolah di proyek barunya, namun gagal menjamin kehadiran sebuah buku tulis di dalam tas seorang anak miskin. Negara begitu sigap membuka lowongan dengan gaji "kompetitif" di Sekolah Garuda, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak seperti YBR justru macet karena kendala teknis perbankan yang kaku. Kita lebih peduli pada kemasan "keunggulan" daripada keselamatan dasar anak didik kita. Kematian YBR adalah tamparan keras bagi setiap rupiah yang kita hamburkan untuk proyek-proyek mentereng yang tidak menyentuh akar rumput.

Semangat untuk terus melahirkan proyek baru ini mengabaikan realitas fisik sekolah-sekolah yang sudah ada. KPAI mengungkap bahwa sekolah mendiang YBR, SD Negeri Rutojawa, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ada empat ruang kelas yang longsor dan sudah tidak layak pakai. Ruang perpustakaan terpaksa disulap menjadi ruang kelas 6 karena ketiadaan fasilitas. Inilah potret nyata pendidikan kita yang terlupakan.

Bagaimana mungkin kita bicara soal "Sekolah Unggul Garuda" tahap awal, sementara sekolah-sekolah rakyat di pelosok dibiarkan hancur perlahan? Pengelolaan pendidikan berbasis proyek ini membuat anggaran terserap secara tidak merata. Kita lebih suka membangun gedung baru dari nol daripada merevitalisasi gedung lama yang sudah mengabdi puluhan tahun. Anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun seolah terdistorsi. Ditambah lagi, hampir sepertiga dana pendidikan, yakni Rp223 triliun, "dicubit" untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendidikan kita bukan lagi soal esensi nalar, tapi soal distribusi logistik dan pembangunan fisik mercusuar.

Di tengah keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah-sekolah dipaksa memutar otak secara tidak sehat. Di SDN Rutojawa, sekolah terpaksa memungut sumbangan Rp1 juta per siswa hanya untuk menutupi biaya operasional dan membayar gaji guru honorer. Bayangkan beban seorang ibu yang untuk membeli pulpen saja tak mampu, kini harus memikul beban sumbangan jutaan rupiah karena negara gagal memenuhi fungsi dasarnya.

Jika kita melihat dari perspektif Romo Driyarkara, pendidikan seharusnya menjadi proses memanusiakan manusia muda secara utuh. Bukan dengan menciptakan menara gading yang eksklusif, melainkan dengan merangkul mereka yang paling lemah. Sekolah Garuda adalah antitesis dari pendidikan rakyat yang berkeadilan. Ia adalah simbol elitisme yang dipaksakan masuk ke dalam sistem yang sedang megap-megap. Kita tidak butuh "pulau keunggulan" jika samudra di sekelilingnya dipenuhi oleh anak-anak yang putus asa dan guru yang kehilangan harapan.

Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, benar saat ia mempertanyakan relevansi Sekolah Garuda ini. Mengapa kita hobi menduplikasi model baru sementara Jawa Timur sudah punya prototipe Sekolah Taruna yang sukses?. Jawabannya sederhana: karena sistem kita lebih menghargai "pencapaian proyek" daripada "keberlanjutan sistem". Setiap pejabat ingin meninggalkan warisan fisik yang bisa difoto dan dipajang, meskipun di balik foto itu, ada sistem pendataan bantuan sosial yang berantakan dan birokrasi bank yang mencekik rakyat kecil.

Cukup sudah kita bermain dengan pendidikan berbasis proyek. Pendidikan bukan soal pameran hunian mewah guru atau gedung-gedung dengan arsitektur modern. Pendidikan adalah tentang memastikan setiap anak, dari Jakarta hingga Ngada, punya akses yang sama terhadap buku, pena, dan ruang kelas yang aman. Keunggulan sebuah bangsa tidak lahir dari satu sekolah elitis, melainkan dari pemerataan kualitas yang (lebih) manusiawi.

Hentikan stratanisasi guru. Jika negara punya uang untuk membangun rumah tapak bagi guru Sekolah Garuda, gunakan dana itu untuk menaikkan kesejahteraan jutaan guru honorer secara merata. Jika negara punya energi untuk mendesain sekolah unggul, gunakan energi itu untuk memperbaiki sistem perbankan agar dana PIP tidak lagi macet di tangan anak yatim. Jangan biarkan kemegahan Garuda terbang tinggi sendirian, meninggalkan bangkai pendidikan rakyat di daratan.

Kematian YBR harus menjadi titik balik. Tidak boleh ada lagi anak yang menggambar dirinya sedang menangis di atas surat terakhir karena kemiskinan. Pendidikan adalah investasi jiwa, bukan proyek musiman yang hanya indah di mata statistik. Mari kita kembalikan sekolah menjadi rumah bagi kemanusiaan, bukan sekadar etalase bagi ambisi proyek yang tak punya hati.

Salam Cerdas dan Humanis.