Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk melindungi jemaah lanjut usia (lansia) dan jemaah risiko tinggi (risti) melalui penguatan istitha'ah kesehatan serta optimalisasi skema Tanazul dan Murur pada penyelenggaraan haji 2026.
“Perlindungan jemaah, khususnya lansia dan risti, adalah prioritas utama kami pada penyelenggaraan haji tahun ini,” tegas Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, dalam forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah (16/02).
Menurut Irfan, perlindungan tersebut harus dimulai sejak tahap persiapan di Tanah Air melalui penguatan istithaah kesehatan, bukan sekadar sebagai syarat administratif, tetapi sebagai instrumen keselamatan.
“Istithaah kesehatan adalah fondasi utama. Kita ingin memastikan jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik, terkontrol penyakit penyertanya, serta memahami risiko perjalanan ibadah,” lanjutnya.
Pemerintah memperketat skrining kesehatan, pengawasan komorbid, serta edukasi kebugaran bagi calon jemaah. Pendekatan preventif ini bertujuan menekan angka jemaah risiko tinggi sebelum keberangkatan.
Di Arab Saudi, penguatan kesehatan dilanjutkan melalui manajemen mobilitas jemaah pada fase puncak ibadah. Indonesia menekankan optimalisasi skema Murur dan Tanazul sebagai langkah strategis menekan kelelahan ekstrem dan kepadatan.
Skema Murur memungkinkan lansia dan jemaah risti melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus, sehingga mengurangi beban fisik dan risiko gangguan kesehatan. Sementara skema Tanazul memberi opsi sebagian jemaah kembali lebih awal ke hotel setelah melontar jumrah guna mengurangi kepadatan tenda Mina.
“Murur dan Tanazul bukan hanya solusi teknis, tetapi bentuk keberpihakan pada jemaah rentan. Prinsipnya, ibadah harus sah sekaligus aman dan manusiawi,” ujar Irfan.
Sebagai upaya penguatan, Indonesia juga mengusulkan kesiapsiagaan dukungan medis di jalur menuju Jamarat guna mempercepat respons dalam kondisi darurat saat puncak lempar jumrah.
“Kita ingin menggeser pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Jangan menunggu jemaah sakit, tetapi pastikan mereka tetap sehat selama menjalankan ibadah,” sambungnya.
Perkuat Integrasi Digital Optimalkan PelayananKemenhaj juga saat ini tengah memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jemaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.
“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Irfan.
“Pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” imbuhnya.
Lebih lanjut Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah.
Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jemaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.
Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jemaah.
Integrasi sistem ini diharapkan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Menurut pemerintah, langkah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
