Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan satu Ramadan 1447 hijriah antara Muhammadiyah dengan versi pemerintah diprediksi akan berbeda.
Perlu diketahui, Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) telah menetapkan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada Rabu (18/2/2025) besok.
Namun, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini berdasarkan perhitungan astronomis pemerintah, wujud hilal hampir mustahil terlihat pada hari ini, Selasa (17/2/2026).
“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” ujar Nasaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026).
Dia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca yang buruk juga akan memengaruhi penentuan satu Ramadan.
Namun demikian, pemerintah menyatakan bakal melakukan pengamatan hilal secara astronomis dengan cermat untuk penentuan awal puasa umat Muslim ini.
Baca Juga
- Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 2026, Menag Prediksi Terjadi Perbedaan
- Penjelasan Lengkap Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadan pada 18 Februari 2026
- Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 2026, Link Live Streaming Resmi Kemenag Penetapan 1 Ramadan
“Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” imbuhnya.
Sementara itu, Nasaruddin menegaskan perbedaan dalam menentukan satu Ramadan dengan ormas agama di Indonesia dengan pemerintah tidak perlu dipersoalkan.
Pasalnya, di Indonesia sendiri perbedaan awal puasa umat Islam juga sempat mengalami perbedaan di tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.
“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, pemerintah bakal menggelar sidang yang dihadiri oleh pimpinan Kemenag, ormas Islam, hingga ahli astronomi pada hari ini, Selasa (17/2/2026).
Sidang tersebut mulanya bakal berlangsung di Kantor Kemenag. Namun, karena membutuhkan ruang untuk menampung banyak orang maka sidang dialihkan di Hotel Borobudur, Jakarta.
