jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto melihat pemberantasan korupsi punya pengaruh signifikan atas persepsi publik terhadap Pemerintah Prabowo Subianto.
Aparat hukum, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian, sebaiknya mengejar kasus korupsi besar, dan tanpa tebang pilih.
BACA JUGA: Jaksa Geledah Kantor Sekretariat DPRD Merangin Terkait Korupsi Anggaran
Dari survei-survei yang dilakukan Indopol maupun lembaga survei lainnya, menurut Ratno, korupsi menjadi kinerja terburuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan KPK.
“Kalau ini (masalah pemberantasan. korupsi) bisa dijawab pemerintah Prabowo pasti akan mendapatkan point positif,” kata Ratno.
BACA JUGA: Pakar Puji Kecerdikan Strategi Kejagung dalam Memberantas Korupsi
Ratno mencontohkan, pada saat Kejaksaan mengekspos penanganan kasus korupsi dengan pengembalian kerugian negara yang mencapai puluhan triliun, membuat persepsi positif ke Prabowo.
Namun, kemudian justru muncul masalah lain, seperti kasus Hoki di Sleman yang menurunkan lagi persepsi positif.
BACA JUGA: Pakar Sebut Kejaksaan Paling Progresif & Produktif dalam Pemberantasan Korupsi
“Kasus korupsi ini harus ditunjukkan bahwa pemerintah Prabowo tegas terhadap korupsi,” ungkap Ratno.
Langkah mengekspos penanganan korupsi seperti yang dilakukan Kejagung, dinilai Ratno, sebagai hal tepat. Terlebih jika kasus maupun pengembalian kerugian negaranya besar.
Semestinya, menurut Ratno, KPK juga melakukan hal yang seperti dilakukan Kejagung, dengan mengejar kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar.
“Persoalannya KPK justru yang dikejar kepala daerah, yang nilainya bahkan di bawah Rp 1 miliar. Ini akhirnya menjadi isu politis,” ujarnya.
KPK sebaiknya mengejar perkara yang kerugian negara tinggi, seperti kasus yang baru ditangani Kejaksaan yaitu kasus ekspor nikel yang kerugian negaranya diperkirakan hampir Rp 2,7 triliun.
“Saya kira itu prestasi (Kejaksaan) ya. Perlu adanya perubahan strategi dari penegak hukum,” paparnya.
Saat ini, persepsi yang baik dari kinerja pemerintah Prabowo adalah keberpihakan kepada masyarakat.
Misalnya adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara persepsi atas penegakkan hukum masih belum bagus.
“Tapi bahwa pemerintahan Prabowo tegas terhadap persoalan hukum memang benar. Tapi hasil penegakkan hukum masih sama dalam lima tahun terakhir. Ini akan berubah total jika Prabowo menangkap pembalakan liar, pelaku korupsi besar,” ungkap Ratno.
Pengamat Politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa dalam survei, korupsi memang menjadi konsen publik dan menginginkan adanya pemberantasan korupsi.
Namun, dalam praktiknya ada hal anomali, mereka mengharap pemerintahan bersih dari korupsi, namun ketika korupsi terus menerus terjadi publik tetap percaya dengan pemerintah.
“Bisa jadi dipengaruhi faktor lain seperti popularitas yang tinggi, kesukaan yang tinggi,” ungkapnya.
Hal ini karena survei tidak menguji secara ideal, namun hanya menggambarkan persepsi masyarakat saja. “Survei itu hanya menggambarkan persepsi, publik memang puas dengan penegakkan hukum atas korupsi akan berkorelasi dengan pengetahuan publik terhadap aktivitas korupsi,” papar dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
