Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, merespons adanya juru parkir (jukir) liar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang mematok tarif hingga Rp 100 ribu per kendaraan.
Rano mengaku tak mentoleransi hal tersebut. Namun, hal ini dianggap wajar pada momen menjelang hari raya.
"Itu sudah paham-lah kita. Bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba pahami, ini kan situasi setahun sekali. Ini macet, setahun sekali tidak apa-apa," kata Rano di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (17/2).
Rano melanjutkan, penertiban terhadap para jukir liar tetap akan dilakukan. Dia berharap hal ini akan mengedukasi mereka agar tak mematok tarif seenaknya.
"Tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan, itu sudah hal biasalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi," jelas dia.
Rano mengungkapkan, Satpol PP juga akan turun langsung dibantu aparat kepolisian dan TNI untuk mencegah adanya jukir liar.
"Kemudian kita juga ada pamong-pamong, Satpol PP khusus pariwisata juga sudah turun. Tapi artinya marilah kita sambut ini, ini kan awal, baru nih. Ya mudah-mudahan nanti, saya yakin dalam 2-3 hari akan jauh lebih tertib," tutur Rano.
Sebelumnya, polisi meringkus delapan orang juru parkir (jukir) liar yang beraksi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka diduga mematok tarif parkir dengan harga yang tidak wajar.
Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, mengatakan penangkapan ini bermula dari adanya informasi yang beredar terkait parkir liar di Tanah Abang.
"Polsek telah mengambil tindakan kepolisian terhadap berita viral agar tidak semakin berkembang dan guna menciptakan situasi yang kondusif, dengan membawa tukang parkir yang terindikasi melakukan pungli untuk diambil keterangan," kata Dhimas kepada wartawan, Selasa (17/2).
Menurut Dhimas, para pelaku diduga mematok tarif parkir hingga Rp 100 ribu dari setiap kendaraan.
"Tarif Rp 60 ribu sampai dengan Rp 100 ribu," jelasnya.
Dhimas belum merinci identitas para jukir liar itu. Dia mengatakan, saat ini pemeriksaan intensif masih dilakukan terhadap mereka.
"Didalami apakah yang dilakukan oleh mereka memenuhi unsur untuk dilakukan penegakan hukum lebih lanjut atau cukup diberikan pembinaan," ucap Dhimas.
