jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (17/2) tentang info Kemendikdasmen soal tata kelola guru, skema insentif guru PPPK paruh waktu selesai, hingga kabar soal saham gorengan akan sampai ke presiden. Simak selengkapnya!
1. Skema Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Rampung, Target Cair Awal Ramadan
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Sinyal dari BKN soal Alih Status PNS Bikin Kecewa, Peringatan Muncul, Guru PPPK Ini Sudah Siap
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, Banten telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Skema yang dirancang TAPD Pemkab Serang ini khusus untuk formasi guru PPPK Paruh Waktu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ada Keributan Besar, PPPK Satpol PP Menuntut Alih Status PNS, ASN Wajib Tahu Kabar Ini
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana menjelaskan bahwa draf formulasi insentif tersebut kini tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Bikin Resah, Tidak Semua Guru Diangkat PNS, Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja
Skema Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Rampung, Target Cair Awal Ramadan
2. Tanggapi Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal PBI JK, Forum Sinergi Komunitas Merah Putih: Cereboh & Menyesatkan Publik
Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) mengecam Pernyataan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara tentang penonaktifan Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) terhadap 24.401 penerima manfaat PBI Desil 6 -10 di Kota Denpasar merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Pernyaatan Wali Kota Denpasar tersebut adalah pernyataan tanpa dasar, ceroboh, ngawur dan menyesatkan publik,” ujar Koordinator Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) Purwanto M Ali saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Tanggapi Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal PBI JK, Forum Sinergi Komunitas Merah Putih: Cereboh & Menyesatkan Publik
3. Jokowi Dianggap Cari Perhatian dan Mau Cuci Tangan
Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sependapat dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sedang mencari perhatian.
Hal demikian dikatan Ronny menyikapi pernyataan Jokowi yang mengaku setuju UU KPK dikembalikan sebelum aturan itu direvisi pada 2019.
"Saya sependapat dengan Mas Boyamin dari MAKI, bahwa Presiden Jokowi lagi cari perhatian, khususnya terkait mengembalikan UU KPK yang lama," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (17/2).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Jokowi Dianggap Cari Perhatian dan Mau Cuci Tangan
4. Info Kemendikdasmen soal Tata Kelola Guru di RUU Sisdiknas, Kewenangan Pemda Diperkecil?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bicara soal tata kelola guru yang termaktub dalam RUU Sisdiknas.
Saat ini, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masih digodok Komisi X DPR RI bersama pemerintah.
Menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, tata kelola guru di RUU Sisdiknas spiritnya bukan sentralisasi, tetapi efektivitas dari pengelolaan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Info Kemendikdasmen soal Tata Kelola Guru di RUU Sisdiknas, Kewenangan Pemda Diperkecil?
5. Mintarsih Mengaku Sudah Prediksi Persoalan di Pasar Modal dan Otoritas Akan Sampai ke Presiden
Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ menanggapi masalah yang muncul akibat terungkapnya kejahatan "penggorengan saham" yang mengguncang pasar modal Indonesia.
Menurut Mintarsih yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha tersebut, tumbuh kembang dan majunya perekonomian suatu negara tidak hanya berpengaruh kuat terhadap kesehatan jiwa masyarakat, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan.
“Saya tidak perlu membahas terlalu luas tentang sistim ketatanegaraan. Namun, di antara yang saya ketahui soal ekonomi makro atau pasar modal, tentunya berkaitan erat dengan persoalan global dan citra negara," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Mintarsih Mengaku Sudah Prediksi Persoalan di Pasar Modal dan Otoritas Akan Sampai ke Presiden
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Honorer-PPPK Paruh Waktu Menunutut Gaji, PGRI Usul Badan Khusus Guru, Prabowo Punya Pembelaan
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
