Bisnis.com, BATAM - Pemerintah menyatakan kondisi sosial di Rempang, Batam, kini semakin kondusif dalam 1 tahun terakhir. Stabilitas tersebut diklaim menjadi modal utama untuk mempercepat realisasi investasi di kawasan strategis tersebut.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kota Batam menunjukkan progres positif, terutama dalam menjaga ketenangan sosial masyarakat.
"Waktu itu kami juga melakukan laporan kepada beliau terkait kerja sama kami dalam men-support Kepri, Batam, dan Pemerintah Kota Batam. Alhamdulillah, kalau rekan-rekan media mengikuti selama 1 tahun terakhir ini, situasinya juga lebih cenderung damai," ujar Muhammad Iftitah di Batam, saat perayaan Imlek, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, situasi yang lebih damai menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kepastian usaha. Dalam perspektif investasi, faktor stabilitas sosial dinilai berpengaruh langsung terhadap persepsi risiko dan keputusan penanaman modal.
"Iklim investasi bisa lebih nyaman," ujarnya.
Dia menambahkan, Rempang selama ini menjadi sorotan seiring rencana pengembangan kawasan industri dan manufaktur terintegrasi di Batam. Pemerintah menilai, redanya dinamika sosial akan memperkuat daya tarik kawasan tersebut di mata investor, sekaligus mempercepat proses pengembangan proyek.
Baca Juga
- PU Siapkan Lahan Buat Masyarakat Terdampak Rempang Eco City, Ini Lokasinya
- Proyek Rempang Eco City Milik Tomy Winata Masuk PSN Prabowo
- Mentrans Kembali Serahkan SHM untuk 45 Warga Rempang di Tanjung Banon
Namun, pemerintah menegaskan, penguatan investasi tidak berdiri sendiri. Strategi yang ditempuh juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan keberlanjutan sosial.
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Kementerian Transmigrasi telah menyalurkan 16 unit kapal nelayan kepada masyarakat Rempang. Bantuan itu ditujukan untuk memastikan masyarakat pesisir tetap memiliki sumber pendapatan produktif di tengah transformasi kawasan.
"Masyarakat di sana tidak kami tinggal, kami rangkul agar mereka bisa tumbuh. Pada prinsipnya sekarang ini kami laporkan juga ada 16 kapal nelayan di Rempang yang sudah kami berikan kepada masyarakat," kata dia.
Iftitah menekankan, konsep transmigrasi saat ini tidak lagi sebatas relokasi, melainkan pembangunan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan.
Pemerintah berupaya memastikan masyarakat terdampak tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga dalam jangka panjang.
Secara makro, pemerintah memandang kombinasi antara kondusivitas sosial dan kepastian penghidupan masyarakat lokal sebagai faktor kunci dalam membangun kepercayaan investor.
"Jika tren stabilitas ini berlanjut, Rempang diproyeksikan menjadi salah satu titik pertumbuhan baru di wilayah Batam dan Kepulauan Riau," kata dia.
Untuk tambahan informasi, berdasarkan laporan BP Batam sampai awal Mei 2025, sebanyak 89 Kepala Keluarga (KK) warga Rempang telah menempati rumah baru di Tanjung Banun, dengan total sekitar 310 jiwa yang sudah pindah dari lokasi lama ke hunian tetap tersebut.
Data ini menunjukkan progres relokasi masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang terus berjalan secara bertahap.
Beberapa laporan sebelumnya juga mencatat tahapan awal relokasi sejak akhir 2024 dan awal 2025, di mana jumlah KK yang menempati hunian baru terus bertambah.
