JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang unik dan sulit ditebak, terutama mengenai isu perombakan kabinet atau reshuffle.
Ia menyebut, Prabowo termasuk presiden yang tidak ingin langkah-langkah politiknya ditebak oleh publik maupun media.
“Jadi, begini menurut saya, Pak Prabowo itu satu presiden yang termasuk unik menurut saya. Dia tidak mau ditebak-tebak namanya. Makanya semua ramalan perombakan kabinet kacau," kata Mahfud, dalam podcast Youtube “Terus Terang Mahfud MD” bertajuk “Hakim Ditangkap, Polisi Terseret Narkoba, Ada Apa dengan Negara Ini?” dikutip pada Rabu (18/2/2026).
Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip YouTube tersebut dari tim Mahfud MD.
Baca juga: Prabowo Tiba di AS, Bakal Bertemu Presiden Donald Trump
Mahfud merespons pertanyaan warganet mengenai kabar pejabat yang akan dicopot, sebagaimana sempat disinggung oleh Hashim Djojohadikusumo.
Isu tersebut semakin ramai setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya rencana reshuffle.
Menurut Mahfud, spekulasi soal pergantian pejabat, khususnya di level menteri, kerap muncul dan dipanaskan oleh berbagai pihak, termasuk pengamat dan podcaster yang mengeklaim memiliki informasi akurat.
“Bukan hanya Pak Hashim ya, sering berspekulasi akan ada penggantian Menteri, akan ada reshuffle gitu. Jadi, ramai Pak, bikin hangat situasi ya. Bahkan juga kalau Pak Prabowo bertemu siapa, Pak Prabowo dalam seminggu ke depan, para pengamat, para podcaster gitu, seminggu ke depan akan ada pergantian kabinet. Ini A1, ngaku A1 semualah," ujar dia.
"Pak Prabowo sudah melakukan langkah-langkah tapi dirahasiakan. Setelah itu ditunggu-tunggu, enggak ada apa-apa reshuffle," tambah dia.
Mahfud bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Prabowo dengan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang menurut dia juga tidak mudah ditebak dalam mengambil keputusan.
Baca juga: Dahnil Sebut Prabowo Punya Visi Bentuk Kementerian Haji dan Umrah Sejak 2014
Menurut dia, jika terlalu banyak spekulasi yang berkembang di media, bukan tidak mungkin keputusan yang diambil justru berbelok dari prediksi yang beredar.
“Jadi, ya sudah lah, jangan mengaku-ngaku A1, A2 kalau dapat informasi," imbuh dia.
Terkait kriteria pencopotan pejabat, Mahfud menjelaskan bahwa untuk jabatan struktural seperti direktur jenderal (Dirjen) atau pejabat eselon, mekanismenya sudah diatur dalam ketentuan kepegawaian dan berada di bawah kewenangan atasan langsung.
Namun, berbeda halnya dengan jabatan menteri yang akan ditentukan oleh Presiden lewat hak prerogatif.
“Kalau tingkat pejabat Menteri itu hak prerogatif. Enggak ada kriterianya pejabat dicopot," tutur dia.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5505889/original/014357000_1771399223-adb7f711-4850-44e3-83ca-2264610430f2.jpg)
