FAJAR, MAKASSAR — Menghadapi arus mudik Lebaran 2026, pemerintah diingatkan agar tidak hanya bertumpu pada keberadaan jalan tol sebagai solusi utama.
Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan arteri dinilai sama pentingnya agar masyarakat memiliki pilihan jalur alternatif yang aman, nyaman, dan manusiawi, sekaligus mengurangi penumpukan ekstrem di ruas tol utama.
Akademisi transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Djoko Setijowarno, menilai bahwa pola mudik dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan masyarakat memaksakan diri masuk jalan tol demi kenyamanan, meski risiko kemacetan tetap tinggi.
Padahal, dengan jalan arteri yang layak, pemudik sebenarnya bisa mendapatkan kenyamanan yang setara.
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan tahun 2026, potensi pergerakan masyarakat saat Lebaran diprediksi mencapai 143,9 juta orang.
Angka ini memang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 146 juta orang, namun tetap menunjukkan mobilitas yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan tekanan berat pada infrastruktur jalan.
Mayoritas masyarakat melakukan perjalanan untuk merayakan Idulfitri di kampung halaman, yakni mencapai 95,27 juta orang atau 66,2 persen.
Alasan lain yang cukup signifikan adalah tradisi mengunjungi orang tua atau sanak saudara yang mencapai 27,78 juta orang atau 19,3 persen.
Sementara itu, masyarakat yang memilih tidak mudik umumnya mempertimbangkan liburan di dalam kota atau terkendala biaya perjalanan.
Dalam hal moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama dengan jumlah pengguna mencapai 76,24 juta orang atau hampir 53 persen.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 juta pemudik memilih menggunakan jalan tol. Konsekuensinya, kemacetan parah di sejumlah ruas tol utama menjadi persoalan yang nyaris tak terhindarkan setiap Lebaran.
Ruas Tol Jakarta–Cikampek tercatat sebagai jalur terpadat dengan proporsi 16,3 persen atau sekitar 8,25 juta kendaraan.
Kepadatan juga terjadi di Jakarta–Cikampek II Elevated (MBZ) serta Tol Dalam Kota Jakarta. Sejak 2019, Tol Trans-Jawa terus menjadi primadona karena dianggap paling cepat, namun popularitas ini justru menimbulkan penumpukan kendaraan di titik-titik kritis.
Pada Lebaran 2026, pemerintah dan badan usaha jalan tol menyiapkan tambahan jalan tol fungsional sepanjang 120,76 kilometer di sejumlah titik, termasuk Tol Jakarta–Cikampek II Selatan dan Tol Probolinggo–Banyuwangi.
Meski demikian, Djoko menilai penambahan ruas tol saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas yang matang dan pembenahan jalan non-tol.
Ia mengingatkan bahwa baik jalan tol maupun jalan arteri di Pulau Jawa sejatinya tidak dirancang untuk lonjakan volume kendaraan yang ekstrem seperti saat Lebaran.
Karena itu, fokus utama bukan semata-mata menambah panjang jalan, melainkan mengendalikan arus lalu lintas serta menjamin keselamatan pemudik.
Dalam konteks ini, jalan arteri seperti Jalur Pantura dan Jalur Pansel dinilai masih memiliki potensi besar sebagai alternatif mudik.
“Pada waktu tertentu, jalur ini bahkan dapat menawarkan durasi perjalanan yang lebih terukur dibandingkan terjebak kemacetan panjang di tol,” jelas Djoko.
Namun, persoalan klasik seperti pasar tumpah, minimnya rambu, dan penerangan jalan masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Keterbatasan konektivitas utara–selatan membuat Jalur Pantura tetap menjadi tumpuan utama, terlebih dengan belum rampungnya beberapa ruas tol strategis.
Kehadiran Tol Cisumdawu dinilai cukup membantu mengurangi beban Tol Cipali dan Cipularang, khususnya bagi pemudik dari Bandung menuju Jawa Tengah.
Ironisnya, anggapan bahwa jalan tol selalu lebih cepat justru memicu kepadatan yang melampaui kapasitas.
“Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan rest area yang pada dasarnya dirancang untuk situasi lalu lintas normal. Saat Lebaran, rest area kerap berubah menjadi titik sumbatan baru akibat lonjakan kendaraan yang berhenti bersamaan,” sambungnya.
Karena itu, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) didorong untuk memperkuat fasilitas rest area, terutama dengan penambahan toilet secara masif dan proporsional, khususnya toilet perempuan.
Selain itu, rest area darurat yang fokus pada kebutuhan dasar seperti sanitasi dinilai penting untuk mencegah pemudik berhenti di bahu jalan yang berbahaya.
Penyediaan tempat istirahat di luar jalan tol, namun dekat dengan pintu keluar, juga dinilai efektif untuk mengurangi kepadatan di dalam tol.
Praktik ini telah terbukti di sejumlah daerah, di mana pemudik dapat beristirahat dengan aman tanpa mengganggu arus lalu lintas utama.
Seiring meningkatnya penggunaan mobil listrik, ketersediaan SPKLU di ruas tol juga menjadi perhatian serius.
Di sisi lain, pengelolaan parkir di rest area perlu dilakukan secara tegas dengan pembatasan waktu istirahat maksimal saat kondisi padat. Aspek keselamatan juga harus diperkuat melalui patroli rutin, kesiapan mobil derek gratis, dan respons cepat terhadap gangguan di jalan.
Terkait rekayasa lalu lintas, penerapan sistem satu arah dan contraflow yang selama ini menjadi andalan perlu dikaji lebih komprehensif, terutama dampaknya terhadap operasional bus antarkota.
Rekayasa lalu lintas tidak boleh menghambat perputaran armada bus yang harus kembali ke kota asal untuk melayani gelombang pemudik berikutnya.
Belajar dari kecelakaan fatal di KM 58 pada mudik Lebaran 2024, sosialisasi keselamatan berkendara harus dilakukan secara masif sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas.
Pengemudi diingatkan untuk memastikan kondisi fisik tetap prima, mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta tidak berhenti sembarangan di jalur aktif.
Djoko menegaskan, mudik Lebaran adalah peristiwa tahunan yang bisa diprediksi. Karena itu, kebijakan yang disiapkan seharusnya tidak bersifat reaktif.
Jalan tol tetap penting, tetapi pembenahan jalan arteri, manajemen lalu lintas yang cermat, serta fasilitas pendukung yang memadai adalah kunci agar mudik Lebaran 2026 berlangsung lebih aman, lancar, dan beradab.(an)
