Menjelang rangkaian momen ekonomi penting, libur Imlek yang mendorong konsumsi rumah tangga dan persiapan menuju Ramadan yang meningkatkan aktivitas perdagangan, realisasi APBN di Jawa Timur masih berada pada fase awal. Dari total pagu sekitar Rp112 triliun, penyerapan anggaran baru mencapai kisaran 13 persen. Artinya, sebagian besar ruang fiskal negara di daerah masih belum sepenuhnya bekerja.
Secara historis, kondisi ini bukan anomali. Awal tahun hampir selalu ditandai dengan realisasi belanja yang moderat. Namun, dalam kerangka desentralisasi fiskal yang semakin matang, momentum menjelang Imlek dan Ramadan seharusnya menjadi titik krusial untuk menilai apakah APBN benar-benar hadir tepat waktu dalam mendukung siklus ekonomi daerah.
Jawa Timur dan Peran Strategis Desentralisasi Fiskal
Sebagai salah satu provinsi dengan skala ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam transmisi kebijakan fiskal nasional ke sektor riil. Struktur ekonominya yang bertumpu pada industri manufaktur, perdagangan, pertanian, serta UMKM menjadikan setiap rupiah belanja negara berpotensi memiliki efek berganda yang signifikan.
Dalam desain desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan dan alokasi anggaran, sementara eksekusi belanja berada lebih dekat dengan daerah dan satuan kerja. Di titik inilah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan strategis sebagai penghubung kebijakan fiskal pusat dan realisasi belanja di daerah, memastikan APBN bergerak tertib, tepat waktu, dan berdampak.
Dalam praktik desentralisasi fiskal, realisasi APBN di daerah menjadi indikator kapasitas tata kelola. Ketika belanja bergerak lambat, persoalannya sering kali terletak pada kesiapan implementasi di daerah, bukan pada ketersediaan anggaran dari pusat.
Waktu Belanja dan Dampaknya ke Pertumbuhan
Dalam perspektif fiskal, waktu belanja memiliki nilai ekonomi. Belanja yang mengalir lebih awal terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Imlek dan Ramadan, cenderung memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding belanja yang menumpuk di akhir tahun.
Bagi Jawa Timur, implikasinya jelas. Ketika belanja pemerintah bergerak lebih awal, daya beli masyarakat dapat terjaga, rantai pasok UMKM menjadi lebih hidup, dan sektor industri memperoleh kepastian permintaan. Sebaliknya, jika belanja negara tertahan terlalu lama, maka stimulus fiskal berisiko datang terlambat, ketika momentum konsumsi sudah berlalu.
Dari sudut pandang DJPb, realisasi awal tahun tidak semata diukur dari persentase serapan, tetapi dari struktur belanjanya. Apakah belanja yang sudah berjalan mampu menopang aktivitas ekonomi produktif, atau masih didominasi belanja rutin yang dampaknya terbatas?
UMKM, Industri, dan Konsumsi Rumah Tangga
Menjelang Ramadan, aktivitas perdagangan dan UMKM biasanya mulai meningkat. Pada fase ini, belanja pemerintah berperan penting sebagai pemicu awal agar pelaku usaha berani meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Belanja pemerintah yang mengalir ke proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta program dukungan UMKM dapat memperkuat ekspektasi pelaku usaha. Industri pengolahan memperoleh sinyal permintaan, UMKM mendapat likuiditas, dan konsumsi rumah tangga terdorong secara berkelanjutan.
Namun, apabila belanja produktif belum bergerak, pelaku usaha cenderung bersikap wait and see. Dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada kualitas pemulihan dan ekspansi ekonomi daerah sepanjang tahun.
Membaca Realisasi sebagai Sinyal Dini
Realisasi APBN menjelang Imlek dan Ramadan seharusnya dibaca sebagai sinyal awal kualitas desentralisasi fiskal, bukan sekadar penilaian akhir kinerja serapan. Angka penyerapan yang masih terbatas dapat mencerminkan dua hal yaitu tantangan kesiapan implementasi atau justru fondasi tata kelola yang sedang dibangun agar belanja berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.
Bagi DJPb, tantangan utamanya adalah menjaga agar nilai waktu uang negara tidak tergerus. APBN harus hadir ketika perekonomian membutuhkan dorongan, bukan sekadar mengejar angka serapan di akhir tahun.
Penutup: APBN yang Tepat Waktu, Bukan Sekadar Terserap
Menjelang periode konsumsi tinggi, APBN di Jawa Timur berada pada fase krusial desentralisasi fiskal. Keberhasilan pengelolaan fiskal daerah tidak diukur dari lonjakan serapan pada kuartal akhir, melainkan dari kemampuan belanja negara mengiringi siklus ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Jika APBN mampu bergerak lebih awal dan konsisten, pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, UMKM, dan industri akan memperoleh fondasi yang lebih kuat. Di situlah desentralisasi fiskal menemukan maknanya, bukan sekadar anggaran yang terserap, tetapi anggaran yang bekerja, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi ekonomi daerah.
(miq/miq)
