REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi untuk memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional. Instrumen ini diharapkan menjadi mekanisme pendanaan berbasis hasil yang melibatkan sektor publik dan swasta.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, perlindungan keanekaragaman hayati menjadi prioritas nasional yang tidak dapat ditunda. “Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif Faisol Nurofiq.
- Satu Papua, Enam Provinsi: Menyatukan Visi untuk Pembangunan dan Konservasi
- DKP Maluku dan Blue Alliance Jalin Kerja Sama Kelola Kawasan Konservasi
- Lindungi Pesut Mahakam, KLH Tambah Dua Desa Konservasi
Hanif mengatakan, komitmen tersebut disampaikan dalam forum Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang melibatkan pemerintah Inggris, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra pembangunan. Forum ini menjadi bagian kerja sama strategis Indonesia dan Inggris di bidang lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
Hanif mengatakan, kredit keanekaragaman hayati dirancang sebagai mekanisme berbasis hasil yang transparan dan akuntabel untuk mendukung konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas. Instrumen ini dibangun dengan prinsip kredibilitas ilmiah, tata kelola transparan, inklusivitas sosial, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Selain itu, pemerintah juga memperkuat instrumen pembiayaan lain seperti Access and Benefit Sharing (ABS) untuk memastikan pembagian manfaat sumber daya genetik berjalan adil sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat kolaborasi internasional dalam pembiayaan konservasi berbasis keanekaragaman hayati.
Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional.
