Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh dari diaspora Aceh di Malaysia tertahan karena persoalan izin Bea Cukai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera mengambil keputusan agar bantuan tersebut dapat segera dikirim.
Hal itu disampaikan Dasco dalam rapat koordinasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
“Yang terakhir saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” ujar Dasco.
Terkendala Izin Bea CukaiMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kendala utama berada pada kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
“Kewenangan dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan ini dari diaspora mereka kumpul-kumpul warga Aceh di sana, kami sudah ketemu langsung dengan Presiden Datuk Mansyur datang ke sini,” kata Tito.
Bantuan yang tertahan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan logistik, antara lain:
Minyak goreng 3.000 liter senilai Rp 1 miliar
Gula pasir sekitar Rp 50 juta
Air mineral senilai Rp 672 juta
Makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp 1 miliar
Pakaian baru 3.000 karung senilai Rp 126 miliar
Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar
Kloset toilet senilai Rp 4,8 miliar
Menurut Tito, barang-barang tersebut saat ini sudah berada di Port Klang, Malaysia, dan direncanakan dikirim melalui Pelabuhan Lhokseumawe.
“Nah ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu,” ujarnya.
Perlu Surat Kementerian TeknisTito menyebut, untuk komoditas seperti minyak goreng dan gula pasir diperlukan surat dari kementerian teknis.
“Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir kita perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, rencana pengiriman beras sempat diajukan namun ditolak.
“Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras. Ini ada minyak goreng, gula pasir,” ucapnya.
Selain itu, Bea Cukai juga menyoroti pengiriman pakaian baru dengan nilai mencapai Rp 126 miliar.
“Kemudian yang berikutnya dari Bea Cukai mempertanyakan mengenai masalah pakaian baru. Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi, 3.000 karung, bukan pakaian bekas, Rp 126 miliar,” kata Tito.
Meski demikian, ia menegaskan bantuan tersebut murni berasal dari solidaritas warga Aceh di Malaysia, bukan dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.
“Ini keluarga, ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga. Tapi ini dari kumpulan keluarga sesuai arahan Bapak Presiden, sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk,” ujarnya.
DPR Dorong Dispensasi Sekali KirimMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menyinggung sensitivitas pengiriman komoditas tertentu. Namun ditegaskan bahwa bantuan yang dikirim tidak mencakup beras.
Menanggapi polemik tersebut, Dasco menekankan bahwa bantuan ini bersifat satu kali pengiriman.
“Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi,” ujarnya.
Ia meminta koordinasi lintas kementerian segera dilakukan agar bantuan bisa masuk sebelum Ramadan dan Lebaran.
“Saya pikir kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan hari raya lebaran,” kata Dasco.
