Anggota Komisi V DPR dari fraksi NasDem Mori Hanafi menyoroti kondisi Pelabuhan Nusantara wilayah kerja Waworada Kelas III yang terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pelabuhan yang selesai dibangun sejak belasan tahun lalu tersebut dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, Mori mengungkapkan temuan. Ia menyayangkan aset negara terbengkalai tanpa pengelolaan yang jelas.
"Ini pelabuhan dari tahun 2013 sampai sekarang tidak dipakai, Pak. Ada kantornya, enggak ada petugasnya," ungkap Mori dalam rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).
Padahal, menurutnya, pelabuhan tersebut sedianya dibangun untuk melayani rute penyeberangan antara Pulau Sumba dan Bima sebagai pelabuhan umum bagi kapal pelayaran rakyat.
Namun, karena tidak beroperasi secara resmi, fasilitas tersebut kini beralih fungsi secara tidak resmi.
"Jadi dipakai sama nelayan-nelayan kecil-kecil, pak, tidak dalam kapasitasnya itu, Pak. Ini aset kita, pak,” ucapnya.
"Saya sampai menegaskan berkali-kali, ini pelabuhan kewenangan siapa? Apakah provinsi, kabupaten, atau pusat? Pusat, Pak. Jadi enggak ada orang sama sekali, pak menteri," lanjutnya.
Kondisi tersebut, memicu kekhawatiran terhadap proyek serupa yang sedang berjalan di daerah Kilo, Kabupaten Dompu.
Ia meminta kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar benar-benar mengevaluasi hal tersebut.
"Lho tapi kalau kejadiannya seperti ini buat apa, Pak? Tapi kalau modelannya seperti ini, perlu bapak evaluasi," katanya.
"Bayangkan, Pak, dari 2013 sampai 2026, pelabuhannya enggak ada orang. Petugasnya enggak ada. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menjaga aset-aset kita itu, Pak?" pungkasnya.
