JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mengklaim konsep Sekolah Garuda berbeda dengan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI yang pernah diterapkan pada masa lalu. Layanan pendidikan khusus ini diyakini tak akan bernasib sama dengan RSBI yang berujung ditetapkan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
Tim Aspek Akademik SMA Unggul Garuda Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Vira Agustina menjelaskan, Sekolah Garuda dirancang khusus bagi siswa dengan kemampuan akademik istimewa atau biasa disebut dengan anak gifted atau CIBI (Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa). Sementara program RSBI dibuat untuk meningkatkan sekolah umum menuju standar internasional.
" Negara itu berupaya menghadirkan berbagai menu pendidikan sesuai kebutuhan anak, sebetulnya itu yang kita lakukan (di Sekolah Garuda)," kata Vira, saat ditemui di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).
Adapun anak gifted adalah anak dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata skor intelligence quotient (IQ) di atas 130. Populasinya langka, sekitar 2,2 persen hingga 5 persen dari total populasi global, yang sering memiliki kemampuan analisis, daya ingat kuat, dan pemikiran jauh dibandingkan anak seusianya.
Sejauh ini sudah ada sekitar 1.100 orang (calon siswa) yang log in di sistem pendaftaran.
Melalui Sekolah Garuda, pemerintah ingin menyediakan berbagai jenis layanan pendidikan sesuai kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan khusus bagi siswa dengan keterbatasan fisik, sekolah umum untuk mayoritas siswa, hingga pendidikan khusus bagi kelompok kecil siswa berkemampuan istimewa.
Selain itu, berbeda dengan RSBI yang dihapus karena diskriminatif, Sekolah Garuda bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bermutu tinggi dan meningkatkan talenta sains-teknologi, didanai penuh oleh negara, dan tersebar di berbagai daerah.
Sekolah ini juga membuka kesempatan bagi talenta unggul dari kalangan menengah ke bawah. "Misalnya ada anak dari lulusan paket B atau homeschooling (sekolah rumah), sepanjang dia memenuhi persyaratan maka boleh mendaftar dan boleh jadi bagian dari Sekolah Garuda, jadi ini sangat terbuka, tidak ada biaya tambahan lagi," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Vira, pemerintah berharap pemahaman publik terhadap Sekolah Garuda tidak disamakan dengan RSBI, karena keduanya memiliki konsep, pendekatan, dan implementasi yang berbeda.
"Jadi memang ini bukan rebranding (memperbarui citra) RSBI, karakteristiknya tidak sama, konsepnya memang berbeda. Jadi mungkin yang penting kita perlu memerhatikan lagi kebijakan saat itu dan kebijakan Sekolah Garuda ini seperti apa," ucap Vira.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji mengingatkan pemerintah bahwa pada masa lalu RSBI dan SBI yang berjalan selama tujuh tahun sejak tahun ajaran 2006/2007 berujung dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 yang diumumkan pada Januari 2013 membatalkan Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang jadi dasar hukum RSBI dan SBI. Mahkakah Konstitusi menetapkan, program itu inkonstitusional karena menciptakan diskriminasi pendidikan dan mengikis penggunaan bahasa Indonesia.
"Menghidupkan kembali konsep sekolah ’wah’ dengan fasilitas eksklusif seperti Sekolah Garuda ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah kebijakan mundur yang berbahaya," kata Ubaid.
Sementara itu, empat Sekolah Garuda Baru yang dibuka tahun ini berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT), Kabupaten Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Belitung Timur (Bangka Belitung). Hingga 2029, pemerintah menargetkan ada 20 Sekolah Garuda baru yang didirikan.
Sekolah tersebut menerima total 640 siswa. Setiap sekolah hanya menerima 160 siswa dalam delapan rombongan belajar. Artinya, tiap rombongan belajar maksimal 20 siswa.
Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum IB (International Baccalaureate). Kurikulum ini dipilih karena Sekolah Garuda difokuskan untuk menumbuhkan talenta unggul di bidang science, technology, engineering, and mathematics atau STEM, sekaligus membentuk karakter, daya pikir kritis, dan wawasan global peserta didik.
" Kalau kita lihat di perguruan tinggi, lulusannya mungkin didominasi bidang STEM, karena itu perlu ekosistem pendorongnya yang dimulai di antaranya dari SMA Garuda," kata Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani.
Selama tiga tahun para siswa akan belajar dan hidup di asrama di dalam kompleks Sekolah Garuda seluas sekitar 20 hektare pada setiap sekolahnya. Seluruh biaya sekolah akan digratiskan bagi siswa yang memenuhi persyaratan masuk Sekolah Garuda.
Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif (SSPT) Kemendiktisaintek Ardi Findyartini menjelaskan, tahapan seleksi PPDB meliputi pendaftaran dan unggahan dokumen administrasi pada 5 Februari 2026. Lalu, tes potensi akademik dan akademik (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika) pada 31 Maret 2026.
Selanjutnya tahap wawancara dijadwalkan pada akhir Maret 2026 dan dilanjutkan dengan tes kesehatan pada 21-28 April 2026. Pengumuman hasil seleksi dan orientasi peserta didik digelar pada Mei 2026. Adapun pekan orientasi siswa baru dilakukan pada pekan ketiga Mei.
Peserta didik yang ikut seleksi diutamakan dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, bersedia ditempatkan di SMA unggul Garuda baru, dan tinggal di asrama selama masa pendidikan.
Peserta memiliki nilai paling rendah 85 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Memiliki prestasi di bidang STEM yang telah dikurasi Pusat Prestasi Nasional dan masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta. Informasi dapat dilihat di laman Smaunggulgaruda.id.
"Sejauh ini sudah ada sekitar 1.100 orang (calon siswa) yang log in di sistem pendaftaran dan sedang menyelesaikan proses pendaftarannya," kata Ardi menegaskan.
