Pemulihan Sumatera, DPR Setujui Dana Tanggap Darurat Diambil dari Pos Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menyetujui agar dana tanggap darurat untuk Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) diambil dari pos lain.

Persetujuan itu merupakan satu dari 13 kesimpulan rapat antara Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu.

Baca juga: Kemensos Salurkan Rp 1,83 T Bansos Reguler untuk 3 Provinsi Banjir Sumatera

Satgas DPR juga mendorong pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana Sumatera dapat selesai sebelum Idul Fitri 2026/1447 H.

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026," ujar Dasco.

${response.judul}

Artikel Kompas.id

Selain itu, DPR mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak bencana Sumatera sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung pemenuhan tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebesar Rp 529.300.000.000," ujar Dasco.

Baca juga: Mendagri: Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Turun, dari 2 Juta Jadi 12.994 Orang

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

DPR juga meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang relaksasi penggunaan anggaran kementerian untuk rekonstruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang relaksasi penggunaan anggaran kementerian atau lembaga untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana," ujar Dasco.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini