Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan kesimpulan rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera dari Pemerintah.
Rapat digelar pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (18/2/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI mengatakan, DPR mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
“Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Dasco.
Dia menambahkan, menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, DPR mendorong Pemerintah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana alam, baik yang masih berada di pengungsian, hunian sementara (huntara), maupun hunian tetap (huntap).
“Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026, kami mendorong agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipastikan terpenuhi,” tegasnya.
DPR bersama pemerintah daerah juga berkomitmen memaksimalkan percepatan pemulihan di sejumlah wilayah yang masih memerlukan perhatian agar dapat diselesaikan sebelum lebaran.
Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI menyampaikan poin lanjutan, yakni dorongan tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota terdampak.
“Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatera dapat segera direalisasikan,” katanya.
Selain itu, DPR menyetujui penggunaan dana tanggap darurat dari pos lain untuk menambah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum guna mendukung pemulihan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
DPR juga mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan untuk renovasi 8.746 rumah tenaga kesehatan terdampak sebelum Idul Fitri 2026.
Sari Yuliati Wakil Ketua DPR RI menambahkan, DPR mendukung tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebanyak Rp529,3 miliar.
“Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI mendukung kebutuhan tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebesar 529 miliar 300 juta rupiah,” ujarnya.
Terkait data rumah rusak yang telah divalidasi oleh BPS, DPR mendorong Pemerintah segera menggunakan data tersebut sebagai dasar penyaluran bantuan serta melanjutkan proses validasi yang belum selesai.
DPR juga menargetkan pembangunan huntara dan huntap di wilayah terdampak dapat diselesaikan sebelum Idulfitri 2026.
Sementara itu, Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI menyoroti perlunya kajian komprehensif terkait standardisasi material genteng untuk hunian tetap.
Dia juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang relaksasi penggunaan anggaran kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Terkait bantuan diaspora Aceh di Malaysia, kami mendukung Pemerintah agar bantuan tersebut dapat diterima melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan disalurkan hingga ke lokasi bencana,” kata Cucun.
Lalu, DPR sepakat mendorong percepatan pembersihan lingkungan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui skema cash for work.
Dengan berbagai langkah tersebut, DPR berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sebelum Idulfitri 2026.(faz/rid)
