Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi, untuk penguatan pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.
Kebijakan tersebut sekaligus dalam rangka transformasi menuju pembangunan dengan pendekatan nature positive atau berdampak positif pada alam. Prosesnya akan dikembangkan oleh Tim Teknis yang bakal dibentuk KLH.
Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing, yang dihadiri Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya.” kata Hanif, dikutip pada Rabu (18/2).
Menurutnya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tidak bisa lagi ditunda. Bukan hanya aset ekologis, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola berkelanjutan. Hasilnya bisa mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan nasional.
“Penguatan perlindungan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan,” ucap Hanif.
Instrumen biodiversity credits dinilai sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel. Khususnya perihal konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.
Serupa dengan skema kredit karbon, namun kali ini objeknya adalah keanekaragaman hayati dan ekosistem. Singkatnya, proyek yang dapat menjaga atau meningkatkan kualitas ekosistem dapat menerbitkan kredit ini.
Kredit ini , harus dikembangkan di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola transparan, dan penerapan high integrity safeguards termasuk di dalamnya sistem measurement, reporting, and verification. Tujuannya, proyek tersebut lepas dari klaim palsu atau greenwashing.
KLH juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi kredit keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengembangannya mempertimbangkan aspek kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi tinggi.
Hal itu dilakukan sembari melakukan dialog dan kolaborasi intensif dengan para pemangku kepentingan serta dalam forum-forum internasional seperti Policy Forum International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) dengan Pemerintah Inggris, Prancis, dan mitra lainnya.
Perkuat Instrumen LainnyaSelain kredit keanekaragaman hayati, KLH bersama mitra juga turut memperkuat instrumen pembiayaan lainnya, termasuk Access and Benefit Sharing sumber daya genetik. Ini dilakukan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai konvensi keanekaragaman hayati dan Protokol Nagoya, serta Kunming Montreal Global Biodiversity Framework.
Penguatan sistem data dan informasi termasuk yang direncanakan, di antaranya melalui pengembangan Indonesian Biodiversity Data Centre, supaya muncul transparansi, standarisasi data, serta kesiapan Indonesia dalam berbagai skema pendanaan global.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi IAPB dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026.
