Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana di Sumatera tidak memiliki tenggat waktu tertentu dan diminta bekerja secepat mungkin.
Hal itu disampaikan Prasetyo usai rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
“Kalau tenggat itu nggak ada ya, kita diminta kerja secepat-cepatnya. Kami terima kasih juga kepada pimpinan DPR yang hari ini mengundang kita untuk rapat berkoordinasi,” kata Pras.
Ia juga menepis kabar Satgas akan segera dibubarkan.
“Kok mau ditutup, wong hari ini saja kita baru gimana caranya kita mempercepat semua,” ujarnya.
Akui Kinerja Belum MemuaskanPrasetyo mengakui proses pemulihan belum sepenuhnya memuaskan, khususnya dalam penanganan pengungsi dan pembangunan hunian sementara (huntara).
“Dan terus terang kami merasa juga belum puas karena kita tentu harus bekerja jauh lebih cepat gitu kan. Contoh, masih ada tadi kurang lebih 15.000 di Aceh dan 850 saudara-saudara kita di Sumatera Utara yang masih tinggal di pengungsian, masih tinggal di tenda,” katanya.
Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan huntara agar warga tidak lagi tinggal di tenda, dengan target penyelesaian sebelum Lebaran.
“Kita ya pengin bagaimana ini secepat mungkin, maka kemudian tadi di dalam kesimpulan pun kita berkomitmen bahwa secepat mungkin huntara, hunian-hunian sementara ini dapat dibangun sebelum lebaran,” ujarnya.
Kendala di LapanganPrasetyo menyebut berbagai kendala masih ditemui di lapangan, mulai dari persoalan pendataan hingga keputusan warga terkait lokasi hunian.
“Macam-macam ya kalau kita bicara kendala. Satu masalah pendataan, ini jadi problem juga,” kata Pras.
“Jadi teknis di lapangannya satu per satu itu ditanya, apakah berkenan dibuatkan, dibangunkan huntara, kemudian juga apakah dibuatkannya atau dibangunnya itu termasuk huntapnya ya, itu kembali ke lokasi rumahnya yang lama atau berkenan di pindahkan atau direlokasi,” imbuhnya.
Menurutnya, pola kerja Satgas mengedepankan koordinasi lintas pihak dan respons cepat terhadap persoalan.
“Inilah yang saudara-saudara perhatikan kan model cara bekerja kita yang kita berharap semuanya itu saling berkoordinasi, duduk bersama, ada masalah dicari jalan keluarnya, responnya harus cepat. Tidak perlu juga merasa misalnya tidak boleh saling memberi masukan atau memberi koreksi,” ucap Pras.
“Datanya bahkan juga ada saling sanggah-menyanggah dalam konteks yang positif dan konstruktif, dan itu ya memang seharusnya seperti itu,” lanjutnya.
Ia menegaskan, beragam tantangan tersebut justru menjadi alasan pentingnya koordinasi agar proses pemulihan dapat dipercepat dan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak.
