Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti tingginya konsentrasi kapitalisasi pasar sejumlah emiten dengan valuasi yang dinilai terlalu mahal. Ia menyebut sekitar 40% kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) dikuasai oleh 10 perusahaan dengan price to earnings ratio (PER) di atas 100 kali.
Menurut Wijayanto, PER sebesar 100 kali mencerminkan harga saham yang sangat tinggi. Dengan asumsi seluruh laba dibagikan sebagai dividen, investor membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk mengembalikan modal awal, tanpa memperhitungkan nilai waktu uang.
“Jadi (PER) 100 itu mahal sekali. Jadi sekali lagi, saya ulangi. 40% market cap saham kita itu dikuasai oleh 10 perusahaan, dengan PE ratio di atas 100,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s yang digelar secara virtual, Rabu (18/2).
Ia juga menilai perusahaan-perusahaan dengan valuasi tinggi tersebut tidak memiliki kinerja operasional yang luar biasa. Selain itu, porsi saham beredar di publik atau free float relatif kecil dan tingkat transparansi masih rendah sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham.
Kondisi ini memicu kecurigaan adanya transaksi antarpihak terafiliasi yang mendorong harga saham naik. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi merugikan investor ritel yang membeli saham pada level valuasi tinggi.
Sebagai pembanding, Wijayanto menyinggung valuasi saham sejumlah perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat yang kerap disebut mengalami bubble. Saham-saham itu dikenal sebagai kelompok The Magnificent Seven yang terdiri dari Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon dan Tesla.
Ia menyebut PER perusahaan-perusahaan itu umumnya berada di kisaran 25–65 kali. Tesla menjadi pengecualian dengan PER sekitar 200 kali.
“Magnificent Seven di luar Tesla PER-nya hanya 25 sampai 65. Di Indonesia banyak yang di atas 100, bahkan 200 hingga 500,” katanya.
Dengan struktur pasar seperti itu, ia menilai peringatan MSCI terhadap pasar modal Indonesia menjadi kredibel karena mencerminkan kondisi fundamental yang ada.
Selain MSCI, Wijayanto juga menyoroti sejumlah masukan dari Moody’s, terutama terkait kepastian arah kebijakan dan risiko fiskal. Ia menilai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba tanpa perhitungan matang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor karena mengurangi predictability.
Di sisi fiskal, ia menyoroti proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak 2026 yang mencapai 21,5%, jauh di atas realisasi tahun sebelumnya yang justru turun 0,6% dan tidak pernah mencapai level tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, asumsi yang terlalu optimistis dapat menjadi perhatian lembaga pemeringkat karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membayar utang.
Ia juga menyoroti penurunan porsi transfer ke daerah dari sekitar 35% belanja menjadi 18%. Kondisi ini berpotensi membuat sekitar 90% pemerintah daerah tidak mampu membiayai belanja rutinnya.
Permasalahan fiskal daerah tersebut dinilai dapat memicu disrupsi politik di tingkat lokal dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah pusat karena daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan surat utang.
“Ujungnya tetap ke fiskal pemerintah pusat,” ujar Wijayanto.
