Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap membuka ruang anggaran tambahan untuk pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait renovasi rumah tenaga kesehatan dan perbaikan fasilitas layanan kesehatan dapat diproses melalui mekanisme Satgas Pemulihan Bencana yang dikelola Bappenas. Ia menegaskan bahwa ketersediaan anggaran masih mencukupi.
“Anggaran satgas itu masih luas ruangnya, antara Rp 50 sampai 60 triliun. Banyak yang belum terserap karena sebagian program, terutama dari PUPR, menggunakan skema multiyear empat tahun. Sepanjang datanya lengkap, kami siap membayarkan,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).
Ia juga menambahkan, koordinasi dengan Bappenas perlu dipercepat agar kebutuhan mendesak seperti pemulihan rumah nakes tidak tertunda.
“Kalau bisa, Bappenasnya didorong sedikit supaya prosesnya lebih cepat. Dari sisi kami, tidak ada hambatan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi isu mengenai lambatnya pencairan di Bappenas. Dasco menegaskan bahwa bukan soal dipersulit, melainkan perbaikan data yang harus dipenuhi oleh kementerian teknis.
“Bappenas tidak menghambat. Mereka hanya memastikan data itu presisi. Jadi Kementerian Kesehatan bisa langsung berkoordinasi dan akan kami kawal bersama,” tutur Dasco.
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam laporannya membeberkan bahwa sebanyak 8.800 rumah tenaga kesehatan mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menyebut data tersebut telah diverifikasi bersama Mendagri.
“Kami mohon percepatan. Target kami, pencairan dana untuk renovasi rumah nakes bisa dilakukan sebelum Lebaran. Mereka butuh kepastian tempat tinggal agar bisa kembali fokus melayani masyarakat,” tegas Budi.
Selain itu, Kemenkes juga mengajukan kebutuhan dana Rp 529,3 miliar untuk memperbaiki lebih dari 3.000 fasilitas kesehatan. Surat permohonan resmi sudah disampaikan kepada Presiden sejak 22 Januari 2026.
“Pemulihan fasilitas kesehatan adalah bagian penting dari pemulihan sosial. Kami ingin memastikan pelayanan dasar tetap berjalan, terutama jelang Ramadan dan Lebaran,” tambah Budi.
Satgas Pemulihan Bencana dijadwalkan menindaklanjuti usulan tersebut dalam rapat teknis pekan depan untuk menyelesaikan finalisasi data dan mekanisme pencairan.
Editor: Redaktur TVRINews
