Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang bersedia membantu menangani kayu-kayu gelondongan di sungai pascabencana Sumatera. Dasco mengatakan jaminan itu agar masyarakat tak takut untuk membantu menampung kayu-kayu tersebut.
Hal itu disampaikan Dasco dalam rapat bersama pemerintah membahas penanganan pascabencana Sumatera, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Mulanya, Anggota Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI TA Khalid menyoroti beratnya persoalan lingkungan akibat lumpur dan material sisa banjir.
"Menyangkut dengan pemeriksaan lingkungan. Ini nampaknya masih sangat berat ini. Karena lumpurnya luar biasa memang. Problemnya sangat luar biasa. Kalau kita optimalisasi dengan tenaga kerja yang ada juga terbatas," kata TA Khalid.
Khalid mengatakan pembersihan tak bisa dilakukan secara parsial karena berisiko memicu dampak berulang. Dia menilai jika penanganan hanya dilakukan pada satu desa, maka lumpur berpotensi turun kembali ke desa lain saat hujan.
"Bagaimana skema cash for work, ini harus ada kesimpulan, Pak. Karena hampir semua desa. Kalau memang sebagian menyelesaikan Desa A, Desa B tidak kita selesaikan, begitu hujan, lumpur di Desa A turun lagi ke Desa B," jelas dia.
"Jadi ini harus dikerja secara simultan. Jadi oleh karenanya, saya pikir ini harus ada skema apa yang kita kerja secara bareng-bareng sehingga bisa selesaikan secara cepat," lanjutnya.
Selain itu, dia juga mengatakan adanya ancaman lain dari tumpukan kayu di Bendungan Keureuto. Khalid mengatakan ada tumpukan kayu seluas lima hektare dengan kedalaman satu sampai dua meter yang bergerak terus akibat hujan.
"Itu ada tumpukan kayu lima hektare. Kedalaman menurut laporan dari PU itu satu sampai dua meter. Ini bergerak. Kalau dia bergerak sampai menendang pintu bendungan, ini banjir melebihi banjir kemarin," katanya.
Dia mengatakan, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Satgas DPR dan Kementerian Kehutanan, lantaran lokasi tersebut ada di kawasan tertentu. Namun, dia mengatakan solusi awal tak memungkinkan lantaran kondisi jalan yang curam.
Sebagai gantinya, dia mengatakan lahan HGU milik PT Satya Agung telah disiapkan untuk menampung kayu-kayu tersebut. Namun, dia menyebut pihak perusahaan meminta adanya jaminan hukum.
"Mereka takut nanti jangan dia membantu kayu yang menumpuk pindah ke lahan dia, HGU dia, malah dia jadi masalah," katanya.
Menanggapi itu, Dasco pun meminta agar ada jaminan tersebut. Menurutnya, masyarakat ingin membantu tetapi takut.
"Jadi kalau ada kemudian orang mau membantu, menyediakan lahannya, lalu kemudian kita taruh kayu yang di sungai-sungai itu supaya kemudian tidak menjebol bendungan, nah kan dia bantu tapi takut, kemudian terjadi apa-apa kan," ujarnya.
Menurutnya, warga khawatir jika di kemudian hari justru dianggap menampung kayu ilegal atau kayu curian.
"Takut kemudian dianggap dia menampung kayu curian. Nah sehingga dia perlu semacam jaminan. Nah oleh karena itu pertama, kita putuskan di sini bahwa hal tersebut bisa dilakukan," ujarnya.
Dasco meminta adanya jaminan hukum terkait hal tersebut. Dasco siap menjamin warga yang berniat membantu tidak akan terdampak.
"Bahwa kayu-kayu yang ada di sungai dapat segera diangkut, ditaruh di lahan tersebut. Yang kedua, mengenai masalah payung hukumnya, nanti kalau dia minta jaminan biar nanti Ketua Satgas Pemerintah dan Ketua Satgas DPR yang akan tandatangan di situ," kata dia.
"Untuk menjamin supaya tidak terjadi satu dan lain hal terhadap pemilik lahan yang sudah bersedia membantu supaya kayu-kayu tersebut tidak kemudian membuat bendungan terjadi apa-apa," imbuhnya.
(amw/wnv)
