Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bawa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).
Purbaya kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.
"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Di sisi lain, dia juga menyampaikan bahwa defisit fiskal masih berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Purbaya mengatakan bahwa defisit 2025 lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.
Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.
"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Baca Juga
- Utang Luar Negeri Swasta Susut, Purbaya Bantah Pelaku Usaha Tahan Ekspansi
- BI: ULN Swasta RI Turun, Dominan Utang Jangka Panjang
- Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.196 Triliun per Kuartal IV/2025
Adapun secara terperinci, rasio utang pemerintah sampai dengan 31 Desember 2025 itu meliputi penerbitan SBN Rp8.387,23 triliun serta pinjaman Rp1.250,67 triliun.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,02%," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu.
