Dalam diskursus mengenai legitimasi lembaga negara, kepercayaan publik (public trust) sering kali diibaratkan sebagai mata uang yang sangat berharga namun memiliki fluktuasi yang tinggi. Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), awal tahun 2026 menjadi momentum krusial yang menempatkan mereka pada posisi unik. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal tahun ini menunjukkan angka yang mencengangkan: 93 persen masyarakat menyatakan percaya pada institusi TNI.
Angka ini merupakan capaian tertinggi dibandingkan lembaga negara lainnya. Namun, bagi sebuah organisasi militer di negara demokrasi, angka 93 persen bukan sekadar medali prestasi. Ia adalah beban moral yang sangat berat. Di sinilah relevansi peluncuran Operasi Penegakan Ketertiban (Ops Gaktib) dan Yustisi 2026 menjadi sangat fundamental, bukan lagi sekadar rutinitas penegakan disiplin barak, melainkan sebuah strategi besar untuk menjaga "jangkar marwah" agar tidak hanyut oleh arus ekspektasi rakyat yang begitu tinggi.
Paradoks Kepercayaan dan Risiko ArogansiSecara sosiologis, institusi yang berada di puncak kepercayaan publik sering kali menghadapi risiko internal berupa rasa puas diri (complacency). Ketika sebuah organisasi merasa sangat dicintai dan dianggap sebagai "anak emas" oleh rakyat, muncul celah psikologis bagi oknum di dalamnya untuk merasa memiliki keistimewaan hukum atau "kekebalan" sosial. Gejala ini, jika tidak dimitigasi, akan melahirkan benih-benih arogansi di lapangan.
Instruksi Panglima TNI pada pembukaan Ops Gaktib 2026 yang menekankan pentingnya prajurit yang tidak hanya "cerdas secara intelektual" tetapi juga "memiliki keteguhan mental" adalah jawaban langsung atas tantangan ini. Panglima menyadari bahwa integritas institusi sangat rentan terhadap tindakan sektoral. Satu video pendek yang menangkap arogansi oknum di jalan raya atau insiden kekerasan di ruang publik dapat dengan cepat merobek kepercayaan 93 persen yang telah dibangun dengan peluh dan dedikasi bertahun-tahun. Oleh karena itu, Ops Gaktib diposisikan sebagai "kendali mutu" (quality control) yang memastikan perilaku prajurit di tingkat terbawah tetap selaras dengan citra institusi di tingkat tertinggi.
Sinergitas Tiga Matra: Satu Standar EtikaSalah satu kekuatan fundamental dari Ops Gaktib 2026 adalah gerak simultan dan integratif dari Polisi Militer di ketiga matra: Pomad (Angkatan Darat), Pomal (Angkatan Laut), dan Pomau (Angkatan Udara). Sinergi ini mengirimkan pesan politik-hukum yang kuat bahwa TNI adalah organisasi yang solid tanpa "ruang gelap" sektoral.
Masyarakat awam mungkin tidak memahami kerumitan yuridiksi militer atau perbedaan teknis antara ketiga matra tersebut. Bagi rakyat, setiap seragam loreng adalah representasi tunggal dari TNI. Oleh karena itu, kehadiran PM dari ketiga matra dalam satu frekuensi penegakan hukum yang transparan dan profesional menjadi bukti bahwa standar etika prajurit tidak dibatasi oleh warna baret atau matra tempat mereka mengabdi.
Sinergi ini memastikan bahwa di mana pun prajurit bertugas, baik dalam operasi di daratan, pengamanan di pelabuhan, hingga penjagaan pangkalan udara, jangkar disiplin tetap tertanam di dasar yang sama. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih oleh Pomad, Pomal, dan Pomau menunjukkan bahwa TNI adalah organisasi yang memiliki mekanisme koreksi mandiri (self-correcting organization) yang matang dan siap dikritik.
Demokratisasi Pengawasan: Masyarakat sebagai MitraHal yang paling menarik dan progresif dari amanat Panglima TNI kali ini adalah ajakan terbuka bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan. Imbauan agar warga melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oknum prajurit, dengan catatan laporan tersebut harus bertanggung jawab, merupakan langkah berani menuju transparansi.
Langkah ini mengubah paradigma hubungan TNI-Rakyat. Masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai "objek" pembinaan atau "penilai" pasif di kolom survei, melainkan sebagai "mitra strategis" dalam menjaga marwah institusi. Dengan membuka pintu pelaporan, TNI sedang mempraktikkan akuntabilitas publik yang nyata. Hal ini secara otomatis akan memaksa prajurit di lapangan untuk berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang mencederai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
Ketegasan Ops Gaktib yang menyasar pelanggaran konkret, mulai dari ketertiban lalu lintas hingga tindak pidana berat seperti penganiayaan, merupakan manifestasi dari janji "TNI Prima". Ini adalah jawaban atas keinginan publik agar kekuatan senjata dan otoritas militer selalu dibarengi dengan kerendahan hati dan kepatuhan pada hukum yang berlaku.
Kesimpulan: Merawat Marwah di Era TransparansiMenjaga marwah institusi di tengah arus informasi yang tak terbendung seperti saat ini memerlukan lebih dari sekadar humas yang baik; ia memerlukan tindakan disiplin yang nyata dan terlihat (visible justice). Ops Gaktib dan Yustisi 2026 adalah instrumen untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi lembaga yang profesional, modern, dan dicintai bukan karena otoritasnya, melainkan karena integritasnya.
Pada akhirnya, angka 93 persen bukanlah garis finis, melainkan garis start untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dengan menjadikan disiplin sebagai napas organisasi dan sinergi polisi militer sebagai garda terdepannya, TNI sedang membuktikan bahwa mereka mampu berdiri tegak di puncak kepercayaan rakyat tanpa harus menjadi arogan. Marwah institusi akan tetap terjaga selama jangkar disiplin itu tetap kuat menambat di hati setiap prajurit, dari darat, laut, hingga udara.
