Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengecek ulang terhadap sekitar 5,9 juta keluarga penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ada sebanyak 5,9 juta keluarga yang dicek merupakan konversi dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan.
“Tentang rencana kami untuk melakukan ground check terhadap kira-kira 5,9 juta keluarga atau ini yang berasal dari 11 jutaan orang yang dinonaktifkan PBI-nya atau kalau kami konversi terhadap keluarga ini sekitar 5,9 juta keluarga, ini juga didukung oleh Komisi X untuk BPS melakukan ground check,” ujar Amalia usai rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).
Menurutnya, dalam rapat itu, pimpinan dan anggota Komisi X juga mendorong BPS untuk terus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) agar semakin akurat. Selain itu, BPS juga akan melakukan pengecekan terhadap 106.153 penerima PBI yang sempat dinonaktifkan, tetapi kemudian diketahui menderita penyakit katastropis.
“Tentunya sambil bersamaan yang 106.153 orang ini sudah direaktifasi secara otomatis oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka tetap bisa berobat,” jelas Amalia.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga meluruskan soal indikator desil yang kerap disalahartikan sebagai cerminan langsung tingkat pendapatan. Dia menjelaskan, BPS tidak pernah secara resmi menyampaikan bahwa desil 1 hingga 10 dipadankan dengan pendapatan.
“Desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian di rangking berdasarkan tingkat kesejahteraan (yang) variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan (ada sekitar) 40 variabel (seperti) aset, kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik dan sebagainya,” ujar Amalia.
Amalia menyebutkan data-data tersebut didapatkan BPS setelah melakukan survei kepada masyarakat. Dia menuturkan pendataan dilakukan secara bertahap langsung di lapangan oleh BPS.
“Tentunya satu hal yang kami ingin kita pesan kepada masyarakat, kalau didatangi oleh petugas kami mohon kiranya memberikan informasi yang tepat, yang benar, sehingga nanti kami bisa mendapatkan data yang akurat,” tutur Amalia.
