Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memprioritaskan program nasional pembentukan Desa Sadar HAM dan Kampung Redam di berbagai daerah sebagai salah satu strategi mengatasi konflik sosial.
"Kampung Redam diharapkan menjadi pusat pemulihan sosial dan ekonomi yang memastikan persaudaraan serta persatuan bangsa lebih kuat," kata Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta di sela pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu (18/2/2026).
Advertisement
Thomas mengatakan Kementerian HAM akan memperluas sebaran program nasional itu, termasuk di Bali, sekaligus menjadikan pengalaman yang terjadi di Pulau Dewata sebagai salah satu praktik baik.
Ia menjelaskan Kampung Redam memiliki makna rekonsiliasi dan perdamaian yang dinilai relevan dengan konteks daerah yang memiliki pengalaman konflik sosial. Sedangkan Desa Sadar HAM menekankan kesadaran penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di daerah konflik.
Thomas menambahkan pengalaman penyelesaian kasus kanorayang atau sanksi adat terberat dengan mengeluarkan warga yang memiliki persoalan dari desa adatnya di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menjadi salah satu contoh baik yang tidak berbuntut panjang.
Menurut ia, konflik sosial dapat diselesaikan secara damai melalui proses mediasi, diskusi dan komunikasi sehingga tidak menjadi konflik yang lebih besar.
"Apa yang terjadi di Kabupaten Klungkung, di Kecamatan Nusa Penida, yang sempat ditangani Kementerian HAM, melalui sinergi dan komunikasi bersama Pemkab Klungkung, kami mendapatkan update permasalahan tersebut sudah bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.
