REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI, – Tim pajak daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dituntut untuk segera menunjukkan kinerja dalam menjaring potensi pajak guna meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dinyatakan oleh pemerhati kebijakan publik, Gunawan, di Cikarang pada Rabu.
Gunawan menyebutkan bahwa tim pajak perlu segera melakukan action dengan meninjau lapangan untuk menggali potensi objek pajak, terutama di kawasan industri. Ia mencontohkan bahwa setiap perusahaan setidaknya harus memiliki bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta perlu ditelusuri penggunaan air tanah dan keberadaan reklame.
Ia menegaskan perlunya suarakan kinerja petugas pajak karena dua tahun terakhir target pajak daerah tidak tercapai. Oleh karena itu, formulasi kerja yang jelas harus disusun pada awal triwulan ini untuk menghindari kegagalan serupa.
Kerja Sama dan Fokus Pemeriksaan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan administrasi kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sementara koordinasi dengan TNI dan Polri sudah berjalan. Tim pajak daerah diharapkan turun ke lapangan bulan ini untuk mengidentifikasi wajib pajak dan menggali potensi pendapatan daerah.
Tim pajak akan bekerja secara bertahap dengan fokus pemeriksaan yang berbeda setiap bulan. Pada awal triwulan, pemeriksaan diprioritaskan pada pajak reklame dan pajak air tanah sebagai sektor yang potensial untuk peningkatan pendapatan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selanjutnya, sektor pajak daerah lain seperti hotel, restoran, dan objek pajak lainnya akan menjadi fokus. Namun, diakui ada kesulitan dalam mengakses wajib pajak di dalam kawasan industri akibat prosedur administratif tambahan.
Tim pajak daerah akan mencocokkan data pemerintah dengan kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah titik sumber air tanah dan water meter, sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan dari pajak air tanah di sektor industri.
