JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC, AS, pada Kamis (19/2/2026).
Prabowo kemudian akan melanjutkan agendanya di AS dengan menandatangani kesepakatan tarif Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Trump.
"Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS," kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
"Iya, setelah BoP, baru kemudian ada rencana tanda tangan kerja sama tarif," sambung dia.
Baca juga: Prabowo Teken Kesepakatan Tarif Trump Besok, Istana Harap Angkanya Turun
Keputusan Prabowo untuk hadir dalam pertemuan ini memicu perdebatan di dalam negeri, dan langkah serta pernyataannya di Washington dinilai bisa berdampak besar pada politik domestik.
Beberapa minggu sebelum pertemuan BoP ini, Prabowo memanggil sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, juga diplomat senior ke Istana Merdeka Jakarta.
Istana menyebut, mereka dipanggil untuk membahas arah kebijakan global Indonesia, tetapi ABC telah mengonfirmasi salah satu isu panas yang membuat Presiden Prabowo merasa perlu memanggil mereka adalah karena keputusan Indonesia ikut serta dalam Board of Peace.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal adalah salah satu yang memberi catatan kritis atas keputusan Indonesia tergabung dalam BoP, yang juga diundang Presiden Prabowo hari itu.
Baca juga: Istana Bantah Abraham Samad soal Pertemuan dengan Prabowo Bahas UU KPK
Sebab, dalam analisis kebijakan yang diunggah di media sosialnya, Dino mengatakan wujud BoP yang berbeda dari mandat PBB, kepemimpinan Donald Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, sampai keterlibatan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam BoP, sementara Palestina tidak diberi tempat.
"Karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Kalau BoP ternyata melenceng atau mengecilkan peran PBB, atau benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia, atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar," kata Dino.
"Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran US$1 miliar untuk menjadi anggota permanen Board of Peace," tambah dia.
Baca juga: Purbaya Masih Tunggu Petunjuk Presiden Prabowo soal Bayar Utang Whoosh Pakai APBN
Dia juga mengingatkan nominal itu 500 kali lebih besar dari iuran Indonesia untuk ASEAN atau setara dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk PBB.
Kritik lain menyebut keputusan itu tergesa-gesa dan dibuat tanpa berkonsultasi dengan publik maupun parlemen Indonesia.
Namun, inti dari argumen Prabowo adalah bahwa dengan Donald Trump menantang lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan membentuk dewan baru ini, lebih baik Indonesia berada di dalam ruangan tempat keputusan itu dibuat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
