Ketika Algoritma Mengarahkan Sinema Indonesia

Memasuki 2026, industri film Indonesia tidak hanya pulih dari pandemi tetapi telah memasuki pertumbuhan yang dalam beberapa tahun terakhir terasa sangat mengesankan. Sepanjang 2025 saja, jumlah penonton film nasional melampaui 80 juta orang, menguasai setidaknya 66 persen pasar bioskop. Pencapaian ini menegaskan bahwa film lokal kembali menjadi tuan rumah di bioskop sendiri. Namun di balik capaian itu, ada perubahan besar yang luput kita sadari: semakin banyak film box office Indonesia lahir dari cerita yang sudah lebih dulu viral di media sosial. Sebagai akademisi komunikasi, saya melihat ini bukan sekadar strategi promosi, melainkan perubahan cara industri menentukan apa yang layak diproduksi.

KKN di Desa Penari menjadi penanda paling jelas. Berawal dari thread akun Twitter anonim Simpleman, film ini mampu menembus lebih dari 10 juta penonton dan masuk daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Ipar Adalah Maut, yang lebih dulu ramai sebagai kisah konflik keluarga di media sosial, juga mencatat jutaan penonton dalam waktu singkat. Adaptasi dari Wattpad, kisah true crime di platform YouTube, hingga narasi viral TikTok kini rutin masuk radar produksi. Ini bukan kebetulan. Tetapi menjadi pola kerja baru dalam industri film.

Pertanyaannya bukan lagi apakah film viral laku, tetapi ketika algoritma media sosial menjadi kurator awal cerita, siapa yang sebenarnya mengarahkan sinema Indonesia?

Industri film adalah bisnis berisiko tinggi. Biaya produksi besar, promosi mahal, dan selera penonton yang sulit diprediksi. Dalam situasi seperti ini, IP yang sudah viral menjadi jaminan awal. Lima tahun lalu, kita jarang membicarakan algoritma dalam diskusi produksi film. Saat ini, media sosial berfungsi sebagai ruang produksi makna sekaligus riset pasar real-time. Cerita yang dibaca jutaan orang dan memicu reaksi emosional dianggap telah memiliki “modal atensi”.

Di era banjir informasi seperti sekarang, atensi menjadi komoditas utama. Data seperti views, shares dan komentar, dibaca sebagai tanda minat publik. Produser tidak lagi hanya bertanya apakah ceritanya kuat, tetapi juga apakah ceritanya sudah punya audiens. Logika ini tentu saja masuk akal. Di satu sisi ia menekan risiko dan mempercepat konversi ke box office, namun di titik ini, data tidak lagi sekadar membantu kreativitas, tapi mulai membingkainya.

Ada yang menyebut tren ini sebagai demokratisasi cerita. Siapa pun bisa viral, siapa pun bisa menjadi sumber narasi nasional. Argumen ini ada benarnya. Namun algoritma bukanlah ruang netral, ia memprioritaskan cerita yang emosional, dramatis, dan sensasional. Horor, perselingkuhan, tragedi, konflik keluarga merupakan jenis cerita yang memancing respons cepat.

Jika industri terlalu bergantung pada pola ini, yang terjadi bukan hanya demokratisasi, melainkan seleksi budaya oleh mesin. Cerita yang tidak viral sejak awal berisiko tidak pernah diproduksi. Narasi yang subtil, reflektif, atau kompleks kalah sebelum masuk ruang pitching. Tanpa kita sadari, spektrum imajinasi kita bisa menyempit. Kita merasa industri mengikuti selera publik. Padahal dalam banyak kasus, selera publik sudah lebih dulu dibentuk oleh logika distribusi atensi.

Memasuki 2024-2026, industri mulai bergerak lebih strategis. Adaptasi viral tidak lagi berhenti pada satu film. Kita melihat bagaimana judul-judul film populer dikembangkan menjadi sekuel, spin-off, bahkan upaya membangun satu jagat yang sama. Hal ini menunjukkan sebuah perkembangan penting. Industri sadar bahwa viralitas bersifat sementara.

Trending hari ini bisa saja hilang minggu depan. Untuk bertahan, IP harus dibangun menjadi brand. Namun satu hal yang perlu kita sadari bahwa brand yang kuat tidaklah lahir dari momentum sesaat. Ia membutuhkan kedalaman karakter, konsistensi dunia cerita, dan visi jangka panjang. Tanpa itu, franchise hanya menjadi perpanjangan sensasi.

Dari perspektif ekonomi kreatif, tren ini positif. Penonton meningkat. investor percaya diri, imbasnya film Indonesia semakin kompetitif. Tetapi pertumbuhan tidak boleh hanya diukur dari angka penonton. Industri yang matang adalah yang mampu menyeimbangkan antara yang viral dan yang visioner. Adaptasi IP populer penting sebagai motor ekonomi. Namun cerita orisinal yang belum viral juga perlu ruang. Jika semua keputusan produksi ditentukan oleh apa yang sedang trending, kita hanya akan mengejar gema percakapan digital-bukan menciptakan arah baru. Padahal film bukan sekadar cermin tren, tetapi juga pembentuk imajinasi.

Izinkan saya menutup dengan pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman: jika algoritma menentukan cerita mana yang layak diproduksi, apakah sinema kita masih sepenuhnya otonom? Viralitas bisa menjadi pintu masuk. Data bisa menjadi alat bantu. Namun ketika angka engagement menjadi standar legitimasi utama, kita sebenarnya tidak hanya sedang membangun industri film, tetapi kita juga sedang membentuk ekosistem budaya yang diarahkan oleh logika mesin.

Sinema Indonesia berada di persimpangan. Ia bisa memanfaatkan algoritma tanpa kehilangan otonominya, atau membiarkan sistem distribusi atensi menentukan arah narasi nasional. Pilihan itu bukan semata soal teknologi, tetapi soal keberanian menentukan arah. Sebab jika tidak, suatu hari nanti kita mungkin menyadari bahwa yang kita tonton bukan lagi cerminan budaya kita, melainkan pantulan dari apa yang paling disukai algoritma.