Jakarta: Unggahan mengenai rencana penggabungan biaya parkir ke dalam pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kota Makassar viral di media sosial. Kebijakan ini disebut-sebut akan mulai berlaku pada 2027 dengan skema tarif tahunan.
Namun, benarkah kabar tersebut dan berapa rencana tarif yang akan diterapkan? Mengutip berbagai sumber, berikut penjelasannya:
1. Masih sebatas wacana dan pengkajian
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD memang sedang melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir. Namun, penggabungan biaya parkir ke STNK bukan keputusan yang sudah diketuk palu, melainkan salah satu opsi strategis yang sedang dicanangkan pemerintah daerah dan belum berlaku secara nasional.
Baca juga: Rano Karno Memaklumi Jukir Liar di Tanah Abang
(Ilustrasi sistem parkir manual dan solusi digitalisasi. Foto: intracs.co.id)
2. Rencana digitalisasi perparkiran
Inti dari revisi aturan ini adalah transisi penuh ke sistem parkir elektronik (e-Parkir). Tujuannya untuk menghapus transaksi tunai yang selama ini dinilai rawan kebocoran retribusi. Integrasi ke STNK muncul sebagai usulan untuk mempermudah pengelolaan parkir, namun implementasinya memerlukan proses panjang dan memerlukan persetujuan dari pemerintah provinsi dan kepolisian.
3. Skema tarif tahunan
Dalam skema baru ini, biaya parkir direncanakan akan dibayarkan satu kali dalam setahun dan terintegrasi dengan proses perpanjangan STNK. Tarif untuk motor akan dikenakan Rp365 ribu sementara mobil Rp730 ribu per tahun. Jika sudah dibayar, kendaraan dapat parkir di area yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) tanpa biaya harian.
Meski sudah ada rencana tarif yang ditetapkan, saat ini pemerintah masih fokus pada perluasan titik uji coba parkir elektronik di sejumlah ruas jalan protokol Makassar untuk melihat efektivitas sistem sebelum benar-benar diintegrasikan. (Surya Mahmuda)
Benarkah Bayar Parkir Bakal Digabung ke STNK? Simak Fakta dan Rencana Tarifnya
