DPR RI meletakkan perhatian khusus terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan untuk pemutakhiran data. Untuk itu, DPR meminta agar iuran bagi PBI BPJS Kesehatan tetap dibayarkan oleh pemerintah selama tiga bulan ke depan.
Terdapat 11 juta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Nantinya Kemensos dan BPS akan melakukan pengecekan lapangan atau groundcheck dan ditarget rampung pada April 2026.
“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Parlemen, Kamis (19/2).
Terkait proses pemutakhiran data yang sedang dilakukan, Puan juga meminta agar dilakukan pengecekan desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah dapat memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat.
“Pemerintah agar melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru,” ujarnya.
Selain terkait PBI BPJS Kesehatan, Puan juga menuturkan beberapa permasalahan yang sudah mendapat atensi DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.
Adapun beberapa hal terkait ekonomi yang disebut Puan adalah kesiapan Sensus Ekonomi 2026, insentif bagi petani untuk memperluas lapangan kerja di bidang pertanian dan penguatan ekosistem digital untuk ekonomi yang inklusif. Terdapat pula atensi terhadap reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sampai penataan kembali pasar modal.
“Sepuluh, reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk optimalisasi penerimaan negara. Sebelas, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas domestic market obligation batubara untuk kepentingan nasional. Dua belas, penataan pasar modal,” kata Puan dalam pidatonya.
