BPS Mulai Ground Check PBI Nonaktif, Warga Diminta Berikan Data Akurat

kompas.com
3 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya dinonaktifkan.

Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Bahwa pada hari ini adalah pencanangan pelaksanaan ground check untuk peserta PBI yang sempat dinonaktifkan,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (19/2/2026).

Amalia menjelaskan, pelaksanaan ground check akan dilakukan serentak oleh seluruh jajaran BPS di Indonesia.

Dalam prosesnya, BPS berkolaborasi dengan Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta mitra statistik.

Baca juga: Ground Check Jadi Jurus Pemerintah Tangani Masalah PBI JK Nonaktif

Verifikasi Tahap Pertama

Ia menjelaskan, tahap pertama dimulai dengan pencanangan pada Kamis (19/2/2026), kemudian dilanjutkan pelatihan petugas pada hari berikutnya.

Verifikasi lapangan dijadwalkan mulai pekan depan dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.

"Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu, atau kira-kira 104.000 keluarga,” ungkap dia.

Verifikasi Tahap Kedua

Secara paralel, BPS juga menyiapkan ground check tahap kedua.

Persiapan dilakukan pada akhir Februari, sementara pelaksanaan lapangan dimulai 1 April 2026 setelah libur Lebaran dan berlangsung sekitar satu bulan.

Di mana tahap kedua ini adalah ground check untuk sekitar 11 juta individu atau kalau kita konversi kepada keluarga kira-kira 5,9 juta keluarga,” ucap dia.

Baca juga: Penonaktifan BPJS PBI: Penertiban Data atau Mempersempit Akses Kesehatan?

Amalia menegaskan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi lintas sektor.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

BPS, kata dia, berkomitmen terus meningkatkan akurasi DTSEN agar dapat dimanfaatkan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Kami juga ingin mengimbau kepada nanti masyarakat atau keluarga yang didatangi oleh petugas untuk bisa memberikan data yang sejujur-jujurnya, data yang lengkap, karena ini tentunya akan membantu kami untuk menghadirkan DTSEN yang lebih akurat,” imbuh dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Jelang Ramadan, Minta Pengawasan Lebih Disiplin
• 16 jam laluliputan6.com
thumb
Hyatt Place Makassar Rayakan Dua Tahun, Hadirkan Program Ramadan The Journey of Cheng Ho
• 4 jam laluharianfajar
thumb
Ini Usulan Lengkap IMF Soal Pajak yang Ditolak Purbaya
• 8 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Rano Karno Sebut Penertiban Rumah Makan saat Ramadan Dilakukan Satpol PP Bukan Ormas
• 23 jam lalutvonenews.com
thumb
Aset Nia Daniaty dan Olivia Nathania Terancam Disita Paksa, Ada 3 Rumah dan Rekening Bank!
• 18 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.