Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, serta peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, disebabkan oleh berbagai aspek.
Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menyatakan penilaian tersebut disebabkan oleh risiko fiskal, berbagai keraguan pihak luar terkait Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, ketidakpastian kebijakan, serta meningkatnya ketidakpuasan publik.
“Ini hal yang perlu kita pantau. Risiko fiskal itu terkait dengan apakah bisa fiskal disiplin dan manajemen dari fiskal yang akan dipantau,” kata Mari dalam Webinar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Insitute Economy Outlook 2026, Kamis (19/2).
Dalam kasus MSCI, Mari menyebutkan yang harus dilakukan adalah menjaga kepercayaan, yang awalnya sempat memicu capital outflow. Ia menilai kasus respons terhadap MSCI seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh.
“Yang ditunggu oleh investor adalah benar-benar itu diimplementasi dan pemilihan dari leadership baru di OJK ini dan di Bursa (Efek Indonesia) itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” sebut Mari.
Ia kemudian mencontohkan pengalaman India beberapa tahun lalu yang menghadapi kasus serupa dan sempat mengalami capital outflow, tetapi setelah melakukan reformasi secara serius dengan dukungan penuh dari perdana menterinya, dalam dua tahun negara tersebut kembali memperoleh arus masuk modal sekitar USD 60 hingga 70 miliar.
“Jadi ini adalah momen buat kita melakukan reform. Untuk kita bisa tumbuh lebih besar, ada hal yang perlu dilakukan untuk membenah. Saya ingin menyebut 2 hal saja GovTech dan deregulasi,” ucap Mari.
Mari menjelaskan, GovTech merupakan inisiatif Presiden untuk memanfaatkan digitalisasi guna memperbaiki pelayanan pemerintah hingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. “Kuncinya adalah 1 data, digital ID, digital payment yang terintegrasi, data exchange antara lembaga pemerintah,” lanjutnya.
Ia menuturkan, deregulasi juga penting jika Indonesia ingin meningkatkan kepercayaan pihak asing, menarik arus investasi, serta memanfaatkan relokasi rantai pasok akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi yang mendorong negara maupun perusahaan mencari sumber produksi baru.
“Dan karena Indonesia berharap akan mendapat tarif yang lebih rendah dari Tiongkok, maupun dari negara ASEAN yang lain, maupun dari India, ini akan menjadi menarik untuk Indonesia dijadikan lokasi untuk produksi,” sebut Mari.
Sebelumnya, Moody's memangkas outlook kredit Indonesia dari Stabil menjadi Negatif. Lembaga tersebut kemudian merevisi outlook kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi negatif.
Selain itu, MSCI juga resmi memberlakukan perlakuan sementara terhadap pasar saham Indonesia dengan membekukan sejumlah perubahan dalam proses rebalancing indeks. Kebijakan ini diumumkan pada Selasa (27/1) dan akan berlaku termasuk pada indeks review Februari 2026.
