Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi dalam mendukung kemerdekaan Palestina saat hadir dalam rapat perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) atau BoP pascakonflik Gaza.
Puan menambahkan Indonesia tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina.
- Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden
"Saya rasa presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan menjalankan politik bebas aktif tersebut dalam rangka kemerdekaan Palestina," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.
Puan menegaskan, kehadiran Presiden di forum internasional di Amerika Serikat tidak akan menggeser sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel.
Di sisi lain, Puan menyebut tatanan kerjasama internasional hari ini dibangun di atas norma dan komitmen bersama, mulai dari standar ekonomi yang mengukur daya saing dan keberlanjutan, nilai-nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik yang berkeadaban.
“Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat,” kata Puan.
“Karena kita hidup dalam dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang baik dalam tatanan global,” sambungnya.
Puan pun menjelaskan, awal tahun 2026 ditandai oleh meningkatnya ketegangan dalam hubungan internasional, baik dalam bentuk konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang yang mengganggu rantai pasok dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
“Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegas Puan.
- Tim Media Presiden Prabowo
Menurut Puan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945 di mana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ungkap Puan.
