Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung sinergi antara PT Pertamina (Persero) dengan koperasi desa/kelurahan merah putih dalam distribusi produk-produk energi dan turunannya di tingkat desa.
“Kami mendukung penuh sinergi Pertamina dengan koperasi desa merah putih sebagai agen utama distribusi produk. Ini adalah momentum memperkuat ekonomi desa sekaligus memperpendek rantai distribusi,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan dukungannya itu sebab kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat ekonomi kerakyatan hingga memperluas akses distribusi energi.
Terlebih, kata dia, koperasi desa/kelurahan merah putih memiliki posisi strategis karena berbasis komunitas, memahami kebutuhan masyarakat setempat, serta memiliki jaringan sosial yang kuat.
Walaupun demikian, dia mengingatkan pemerintah dan Pertamina agar tidak mengabaikan agen-agen resmi yang selama ini telah beroperasi dan berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
“Kita tidak boleh menganaktirikan agen-agen Pertamina yang sudah ada. Mereka telah berinvestasi, membangun jaringan, dan melayani masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Kebijakan baru harus memperkuat, bukan mematikan yang lama,” katanya mengingatkan.
Selain itu, dia mengingatkan agar keseimbangan pasar tetap terjaga dengan adanya kebijakan tersebut.
“Keseimbangan pasar mutlak harus dilakukan. Negara hadir untuk menguatkan semua pihak. Koperasi desa tumbuh, agen lama tetap terlindungi, dan masyarakat mendapat layanan terbaik,” katanya.
Sebelumnya, pada 11 Februari 2026, Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina Mars Ega Legowo Putra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI menyampaikan sebanyak 2.592 koperasi desa/kelurahan merah putih telah terdaftar sebagai penyalur LPG 3 kg per 1 Feburari 2026.
“Kami mendukung penuh sinergi Pertamina dengan koperasi desa merah putih sebagai agen utama distribusi produk. Ini adalah momentum memperkuat ekonomi desa sekaligus memperpendek rantai distribusi,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan dukungannya itu sebab kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat ekonomi kerakyatan hingga memperluas akses distribusi energi.
Terlebih, kata dia, koperasi desa/kelurahan merah putih memiliki posisi strategis karena berbasis komunitas, memahami kebutuhan masyarakat setempat, serta memiliki jaringan sosial yang kuat.
Walaupun demikian, dia mengingatkan pemerintah dan Pertamina agar tidak mengabaikan agen-agen resmi yang selama ini telah beroperasi dan berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
“Kita tidak boleh menganaktirikan agen-agen Pertamina yang sudah ada. Mereka telah berinvestasi, membangun jaringan, dan melayani masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Kebijakan baru harus memperkuat, bukan mematikan yang lama,” katanya mengingatkan.
Selain itu, dia mengingatkan agar keseimbangan pasar tetap terjaga dengan adanya kebijakan tersebut.
“Keseimbangan pasar mutlak harus dilakukan. Negara hadir untuk menguatkan semua pihak. Koperasi desa tumbuh, agen lama tetap terlindungi, dan masyarakat mendapat layanan terbaik,” katanya.
Sebelumnya, pada 11 Februari 2026, Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina Mars Ega Legowo Putra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI menyampaikan sebanyak 2.592 koperasi desa/kelurahan merah putih telah terdaftar sebagai penyalur LPG 3 kg per 1 Feburari 2026.
