jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri nikel nasional, khususnya di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah agar proses hilirisasi tetap berjalan sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan industri nikel telah menjadi episentrum pengembangan mineral strategis Indonesia sehingga memerlukan pengawasan yang kuat serta keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan nasional.
BACA JUGA: TNI AL Amankan Kapal Bermuatan Nikel, Diduga Melanggar Aturan Pelayaran
Beniyanto menyampaikan hilirisasi nikel merupakan bagian penting dari strategi besar transformasi ekonomi dan transisi energi nasional.
Namun demikian, percepatan pembangunan smelter dan ekosistem industri harus diiringi dengan prinsip tata kelola yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta kepastian regulasi bagi seluruh pelaku usaha.
BACA JUGA: Kuasa Hukum: Polda Metro Usut Dugaan Skandal Perusahaan Tambang Nikel
“Morowali telah berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia. Karena itu, negara perlu memastikan bahwa ekosistem industri yang terbentuk tetap terbuka, kompetitif, dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional maupun daerah,” ujar legislator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu melalui keterangan tertulis pda Kamis (19/2/2026).
Dia menilai penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pengawasan terhadap struktur industry serta peningkatan standar keberlanjutan menjadi faktor penting agar hilirisasi tidak hanya berorientasi pada volume produksi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan nilai tambah jangka panjang.
BACA JUGA: 2026, Pemerintah Bakal Pangkas Produksi Nikel dan Batu Bara
Dalam konteks tersebut, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan seimbang antara pertumbuhan industri, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Beniyanto juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok mineral kritis global harus diiringi dengan strategi nasional yang kuat.
Menurutnya, penguatan tata kelola di kawasan industri nikel bukan hanya isu daerah, melainkan bagian dari upaya menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika geopolitik energi dan persaingan global sektor baterai dan kendaraan listrik.
Komisi XII DPR RI, lanjutnya, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga stabilitas iklim investasi sekaligus memastikan bahwa hilirisasi nikel berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
