PADANG, KOMPAS — Seluas 1.446,42 hektar sawah rusak ringan akibat banjir, banjir bandang, dan longsor di Sumatera Barat direhabilitasi dengan program optimalisasi lahan atau oplah Kementerian Pertanian. Adapun rehabilitasi sawah rusak sedang menunggu administrasi dan sawah rusak berat belum dijamah.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, Kamis (19/2/2026), mengatakan, secara umum, pemerintah kabupaten/kota sudah mulai merehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana. Namun, hingga kini, baru empat daerah yang sawahnya direhabilitasi melalui program pemerintah.
“Yang sudah berkontrak fisik (untuk oplah) sampai Kamis ini, yaitu Kabupaten Solok seluas 1.247 hektar, Kabupaten Padang Pariaman 48,42 hektar, Kota Solok 10 hektar, dan Kota Padang 141 hektar,” kata Afniwirman.
Seluas 1.446,42 ha sawah di empat daerah yang direhabilitasi itu baru sebagian dari total sawah rusak ringan akibat bencana di Sumbar yang mencapai 2.802 ha. Menurut Afniwirman, daerah lainnya sejatinya sudah mulai merehabilitasi sawah rusak ringan, tetapi secara swadaya dan luasannya belum dilaporkan.
Afniwirman menjelaskan, rehabilitasi sawah rusak ringan yang dicanangkan sejak 15 Januari 2026 itu dikerjakan melalui kelompok tani. Kelompok tani mendapatkan Rp 4,6 juta untuk setiap hektar sawah rusak ringan yang dipulihkan. Kategori sawah rusak ringan antara lain tergenang banjir, tetapi petakan sawah utuh, serta saat air surut ditemukan sedikit tumpukan lumpur dan pasir sisa material banjir.
Secara keseluruhan, berdasarkan data Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, bencana yang melanda belasan kabupaten/kota di Sumbar sejak 25 November 2025 menyebabkan 7.173,66 ha sawah rusak. Rinciannya, 2.802 ha rusak ringan, 1.100 ha rusak sedang, 2.540,69 ha rusak berat, dan 730,97 ha hilang.
Tiga daerah yang areal sawahnya paling banyak rusak ialah Kabupaten Solok seluas 2.205 ha (1.247 ha ringan, 253 ha sedang, 705 ha berat), Kabupaten Agam 1.928 ha (294 ha ringan, 311 ha sedang, 850,404 ha berat, dan 472,596 ha hilang), dan Padang Pariaman 1.183,50 ha (446 ha ringan, 198 ha sedang, 439 ha berat, dan 100,5 ha hilang).
Kategori sawah rusak sedang, kata Afniwirman, antara lain sawah tertimbun lumpur dan pasir material banjir bandang/longsor dengan ketebalan kurang dari 30 centimeter dan pematang sawah masih utuh. Sawah rusak berat antara lain pematang hilang, tertimbun lumpur atau pasir setebal lebih dari 30 cm atau kurang dari 30 cm tetapi tertimbun bebatuan.
“Sementara itu, sawah yang masuk kategori hilang kriteria fisiknya seperti sawah beralih jadi sungai atau sawah terban, hilang, menjadi tebing terjal,” katanya.
Menurut Afniwirman, terkait rehabilitasi sawah rusak sedang, Kementerian Pertanian memberikan dua opsi. Pertama, kerja sama langsung dengan kelompok tani dan kedua, kerja sama dengan TNI.
Dari 13 daerah terdampak, hanya Agam, Pasaman, dan Limapuluh Kota yang memilih opsi kedua, sedangkan sebagian besar daerah lainnya memilih opsi pertama. Pemerintah menyediakan anggaran Rp 14,6 juta untuk setiap hektar sawah rusak sedang yang direhabilitasi.
“Situasinya sekarang sedang proses administrasi dalam bentuk memetakan by name by addres tiap-tiap kelompok tani serta persiapan administrasi naskah kerja sama dengan kelompok tani dan TNI yang dipandu oleh teman-teman dari Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian,” ujarnya.
Adapun untuk sawah kategori rusak berat, menurut Afniwirman, belum dilaksanakan rehabilitasi. Kementerian Pertanian akan melimpahkan pelaksanaan rehabilitasi sawah rusak berat ini ke Kementerian PU karena perbaikannya membutuhkan alat berat, bersifat teknis, dan material yang menimbun relatif tebal, terutama bebatuan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi mengatakan, untuk program oplah bencana pada sawah rusak ringan seluas 1.247 ha di daerahnya, sudah semua kelompok tani berkontrak dengan dinas. “Yang sudah selesai penanaman sekitar 100 hektar yang dilakukan secara swadaya terlebih dahulu oleh petani,” katanya.
Sementara itu, untuk rehabilitasi sawah rusak kategori lainnya, kata Deslirizaldi, perencanaan rehabnya segera diproses jika revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) selesai dan sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) sudah diumumkan. “Untuk identifikasi lapangan, sudah dua minggu lalu kami kerjakan untuk membuat perencanaannya,” katanya.
