FAJAR, TORAJA — Aksi Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Tana Toraja, Sulsel, Kamis, 19 Februari sore tadi, menemui titik buntu.
Bagaimana tidak, aksi tersebut yang poin inti dari garis besarnya ialah menuntut dan mendesak Pemerintah dan DPRD Tana Toraja agar ikut menolak proyek pembangunan Geothermal di wilayah Kecamatan Bittuang, Tana Toraja.
Namun, sikap Pemkab dalam hal ini Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, dan DPRD Tana Toraja seolah enggan menandatangani surat penolakan dan pernyataan sikap bersama warga.
Aliansi menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap keberlanjutan adat, budaya, ruang hidup dan keselamatan masyarakat Bittuang (Toraja) dan lebih memilih berpihak terhadap proyek Geothermal (investor).
Hal ini juga dibenarkan oleh Korlap Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal, Daniel Somba, kepada awak media. “Tentu kami sangat kecewa dengan hal tersebut,” ucapnya.
Daniel Somba juga menambahkan bahwa masyarakat Bittuang harus kemana lagi mengadukan keresahan dan aspirasinya.
“Tentu kami bingung sebagai masyarakat yang nantinya akan terdampak, mau kemana lagi kami mengadu jika hal ini tak direspon,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa sumber penghidupan masyarakat juga tentu ked epan akan terdampak.
“Siapa yang bisa menjamin kalau ke depan dampak lebih buruk lebih banyak dari dampak lainnya. Pasti tak ada yang bisa menjamin,” jelasnya.
Senada hal tersebut, Serumi (salah satu masa aksi) menambahkan, ke depan Aliansi akan terus berjuang untuk menolak rencana Geothermal.
“Apapun kemauan ke depan Pemkab dan DPRD Tana Toraja akan rencana mendatangkan staf Kementerian atau apapun itu, artinya tidak menghargai masyarakat yang telah melakukan Kombongan (musyawarah Adat), karena dari awal proses ini sudah salah bahkan dokumen yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Tana Toraja disinyalir hal tipu-tipu tanpa mengajak masyarakat ikut terlibat dan lain sebagainya,” tutupnya. (edy)
