JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus diberikan kesempatan karena memilih menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza di Amerika Serikat.
Utut mengatakan, PDI-P mendukung kehadiran Prabowo di forum tersebut sebagai langkah nyata dalam mendukung Palestina.
"Pertama, kan kita semua mendukung Palestina, setuju kan? Kalau saya hitung demo teman-teman PKS pakai syal, sudah berpuluh kali. Itu wacana yang kita suarakan terus," ujar Utut di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026) malam.
"Dan kami dari PDI Perjuangan sangat mendukung. Nah sekarang, Pak Prabowo melangkah. Kita kasih kesempatan dong," ujar dia.
Baca juga: Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian, Puan: Untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina
Ketua Komisi I DPR ini berpandangan, apa yang Prabowo lakukan ini merupakan bukti sudah melangkah lebih maju dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sebaliknya, jika langkah ini tak diambil, Indonesia dinilai hanya memberikan sorakan dari luar lapangan.
"Kalau tanpa langkah itu kan hanya cuman yeyeyeye. Kalau ini Pak Prabowo melangkah. Ini sudah satu step lebih maju. Kita dukung," ucap Utut.
"Karena lapangannya kan dari varian Israel begini, varian Hamas begini, varian Mahmoud Abbas begini. Kalau kita pesan kan jangan sampai kita terlibat dalam pertempuran," imbuh dia.
Baca juga: KTT Perdana Dewan Perdamaian, Langkah Selanjutnya Jadi Sorotan
Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC, AS, pada Kamis hari ini.
Prabowo kemudian akan melanjutkan agendanya di AS dengan menandatangani kesepakatan tarif Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Trump.
"Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS," kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
"Iya, setelah BoP, baru kemudian ada rencana tanda tangan kerja sama tarif," sambung dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang