Polda Metro Jaya mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jakarta untuk tidak melakukan sweeping atau razia terhadap rumah makan yang tetap buka pada siang hari selama Ramadan 2026. Imbauan ini disampaikan guna menjaga ketertiban sekaligus memperkuat toleransi antarumat beragama di Ibu Kota.
Kombes Pol Budi Hermanto Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa tindakan penertiban bukan kewenangan ormas, terlebih masih ada masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa.
“Diimbau untuk ormas tidak melaksanakan sweeping (penertiban/razia ilegal), di rumah makan, karena memang ada juga saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa,” kata Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2/2026) yang dikutip Antara.
Menurut dia, sikap saling menghormati perlu dikedepankan selama Ramadan agar suasana tetap kondusif. Kepolisian, lanjutnya, hanya memberikan imbauan agar semua pihak lebih bijak dalam menyikapi aktivitas masyarakat selama bulan suci.
“Kami hanya memberikan himbauan. Artinya, untuk kita lebih bijak untuk tidak melaksanakannya,” ujarnya.
Selain itu, Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat aktif melaporkan apabila menemukan tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional selama Ramadan. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian di nomor 110.
“Ada layanan 110 apabila melihat mungkin adanya tempat hiburan yang melebihi jam buka ataupun mendahului yang harusnya buka setelah tarawih dimulai jam 21.00 WIB, tapi buka lebih sore,” kata Budi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan larangan sweeping oleh ormas demi menjaga ketertiban dan kerukunan selama Ramadan. Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta menegaskan dirinya tidak mengizinkan adanya razia terhadap rumah makan oleh kelompok masyarakat mana pun.
“Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada ‘sweeping’,” kata Pramono Anung di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, Sabtu (14/2/2026) lalu.
Ia menekankan bahwa Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat kedamaian dan toleransi antarumat beragama di Jakarta yang memiliki keberagaman masyarakat.
Menurutnya, sebagai kepala daerah, menjaga situasi tetap aman dan kondusif menjadi tanggung jawab utama pemerintah, sehingga bulan Ramadan diharapkan menjadi ruang mempererat kerukunan, bukan memunculkan persoalan sosial baru. (ant/bil)
