Bisnis.com, JAKARTA — Target belanja pemerintah pada kuartal I/2026 senilai Rp809 triliun diperkirakan memberikan dorongan terbatas kepada pertumbuhan ekonomi.
Untuk diketahui, besaran belanja APBN sebesar Rp809 triliun pada kuartal I/2026 itu termasuk stimulus Idulfitri Rp13 triliun, tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan TNI/Polri Rp55 triliun, serta percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai percepatan belanja pada tiga bulan pertama 2026 itu akan memberi dorongan siklikal ke ekonomi, terutama lewat peningkatan likuiditas rumah tangga. Stimulus, THR ASN dan TNI-Polri serta percepatan MBG diperkirakan menaikkan transaksi ritel, transportasi, serta pariwisata sekaligus menahan pelemahan daya beli menjelang Ramadan.
"Namun secara struktur PDB, porsi konsumsi pemerintah relatif kecil, sehingga efeknya ke pertumbuhan nasional terbatas. Karakter belanja yang dominan konsumtif membuat multiplier fiskalnya rendah dan cepat habis setelah periode Ramadan–Idulfitri," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).
Rizal memperkirakan kontribusi percepatan belanja pemerintah itu kepada pertumbuhan hanya sekitar 0,1–0,2 poin persentase. Menurutnya, itu cukup untuk menahan perlambatan tetapi tidak cukup kuat menjadi motor ekspansi ekonomi baru.
Ekonom lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mencontohkan dorongan belanja pemerintah pun tak cukup mendorong ekonomi tumbuh sesuai target pada kuartal IV/2025, kendati capaiannya itu merupakan yang tertinggi pascapandemi.
Baca Juga
- Misi Perdamaian Gaza di BoP: Indonesia Wakil Komandan ISF, Terjunkan 8.000 Pasukan
- Membangkit Kejayaan Dipasena di Waingapu, RI Incar Ekspor Udang ke Eropa-Timur Tengah
- Jadwal THR PNS TNI dan Polri 2026, Menkeu Purbaya Sediakan Rp55 Triliun
Sebab, pertumbuhan ekonomi 5,39% pada akhir 2025 lalu masih menghadapi hambatan utama yakni pada sektor produksi—ekspor yang melemah, manufaktur yang belum pulih penuh, dan konsumsi kelas menengah yang masih tertahan kenaikan biaya hidup.
Dengan demikian, lanjut Rizal, masalah yang ada saat ini bersifat struktural dan bukan karena kurang stimulus fiskal. Apabila pertumbuhan kuartal I/2026 mengandalkan front-loading belanja, ekonomi berisiko hanya mengalami lonjakan musiman (temporary boost) lalu kembali melandai pada kuartal berikutnya.
Dari segi fiskal, Rizal menilai adanya potensi menciptakan tekanan kepada APBN karena belanja dimajukan sementara penerimaan belum pulih kuat.
Dia menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada kuartal I/2026 masih masuk akal. Akan tetapi, target melampaui di atasnya akan sulit tanpa perbaikan berbagai aspek struktural lainnya.
"Dengan kondisi ini, target [pertumbuhan] 5,6% masih masuk akal sebagai stabilisasi, tetapi proyeksi 6% cenderung optimistis tanpa perbaikan investasi swasta, ekspor manufaktur, dan peningkatan pendapatan riil kelas menengah," kata dosen di Universitas Trilogi itu.
Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai percepatan belanja itu ditujukan agar bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.
Salah satunya yakni dengan THR ASN dan TNI-Polri yang disebut olehnya akan cair pada pekan pertama Ramadan. Dia menilai, besarnya stimulus ekonomi dari fiskal, koordinasi yang lebih erat dengan Bank Indonesia (BI) dan kecukupan likuiditas di pasar cukup untuk mempertahankan momentum pertumbuhan kuartal IV/2025 sampai dengan kuartal I/2026.
"Harusnya momentum pertumbuhan ekonomi akan berjalan terus. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Saya harap sih triwulan I antara 5,6% sampai 6%," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
